JAKARTA — Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengonfirmasi bahwa mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo, tidak memperoleh remisi atau pengurangan masa pidana dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI pada tahun ini.
Ferdy Sambo saat ini menjalani hukuman penjara seumur hidup atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir Yosua).
Setelah sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, ia kini telah dipindahkan ke Lapas Cibinong.
Baca Juga:
"[Ferdy Sambo] tidak mendapatkan remisi," ujar Mashudi kepada awak media di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Mashudi menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup memang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi.
Baca Juga:
"Sudah jelas di dalam aturan, bahwa narapidana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup tidak termasuk yang diberikan remisi," tegas Mashudi.
Sementara itu, istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, yang dijatuhi vonis 10 tahun penjara dalam kasus yang sama, menerima remisi dengan total pengurangan masa hukuman selama sembilan bulan.
Putri saat ini menjalani masa pidananya di Lapas Kelas IIA Tangerang.
Kepala Humas Lapas Kelas IIA Tangerang, Ratmin, menyampaikan bahwa remisi yang diterima Putri terdiri atas tiga jenis, yakni remisi umum empat bulan, remisi dasawarsa selama 90 hari, dan remisi tambahan dua bulan sebagai penghargaan atas partisipasi dalam kegiatan donor darah secara rutin.
"Bu Putri aktif mendonorkan darahnya setiap dua bulan sekali. Itu dinilai sebagai bentuk kontribusi kemanusiaan yang bermanfaat bagi orang lain," ujar Ratmin, Rabu (20/8).
Selain itu, Putri juga dinilai aktif mengikuti kegiatan pembinaan, keagamaan, serta program-program kemandirian di dalam lapas.
Ia juga tidak pernah tercatat melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku.
Mashudi menegaskan bahwa pemberian remisi terhadap Putri telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bersifat diskriminatif.
"Ibu Putri divonis 10 tahun penjara, sehingga masih memenuhi syarat untuk menerima remisi sebagaimana diatur dalam undang-undang," pungkasnya.*
(km/a008)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
