JAKARTA — Mabes Polri angkat bicara terkait insiden penjarahan yang menimpa sejumlah rumah pejabat negara dan anggota DPR RI pada saat berlangsungnya aksi demonstrasi pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2025.
Beberapa rumah pejabat, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, dilaporkan menjadi sasaran penjarahan oleh massa yang tidak dikenal.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pengumpulan data dan melakukan koordinasi dengan Polda jajaran guna mendapatkan gambaran lengkap terkait kejadian tersebut.
Baca Juga:
"Hal ini telah dilakukan inventarisasi oleh Polda-polda, dan kemudian konsolidasi," ujarnya saat ditemui di Divhumas Polri, Jakarta, Senin (1/9).
Meski demikian, Brigjen Trunoyudo belum merinci secara detail terkait langkah pengamanan maupun jumlah personel yang dikerahkan untuk mengamankan rumah pejabat yang menjadi korban penjarahan.
Baca Juga:
Ia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penyelidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik di lapangan.
"Kita lihat perkembangan dari hasil penyidikan lebih lanjut. Saat ini, kami fokus pada pengumpulan data," jelasnya.
Insiden penjarahan ini terjadi pasca aksi unjuk rasa yang berawal dari tuntutan terkait tunjangan DPR dan aksi pengemudi ojek online yang mengalami insiden saat bentrok dengan aparat Brimob.
Rumah anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni di Jakarta Utara tercatat menjadi lokasi pertama yang mengalami penjarahan pada Sabtu (30/8).
Selanjutnya, rumah Uya Kuya, Eko Patrio, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menjadi sasaran.
Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kejadian ini dan memastikan keamanan serta ketertiban masyarakat tetap terjaga.*
TAPANULI SELATAN Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kabupaten Tapanuli Selatan berjalan dengan tertib dan damai. Kegiatan ini diawali d
Nasional
MATARAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram mengamankan seorang terduga pelaku penjarahan yang terjadi di tengah insiden unjuk rasa
Hukum dan Kriminal
BLORA Aparat Kepolisian tengah memburu seorang pria yang diduga menjadi pelaku pembakaran pos jaga di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. A
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sidang Paripurna DPRD Kota Medan mengenai Penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang P
Politik
MEDAN Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Medan tampak sepi dari pengunjung dan menerapkan langkah pengamanan ekstra menyusul aksi demon
Nasional
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Erni Ariyanti Sitorus, menyampaikan permohonan maaf atas insiden ricuh yang terjadi selama aksi
Pemerintahan
LANGKAT Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan bersama pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi damai di depan kant
Nasional
DELISERDANG Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), Togap Simangunsong, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemerintahan
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Gerindra, Ajie Karim, mengakui bahwa sosok pria dalam video viral yang tengah bere
Politik
JAKARTA Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaga antirasuah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat rekomendasi
Nasional