
Silahturahmi Nasional IKWI, Ketua Umum Tekankan Solidaritas dan Profesionalisme
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
PolitikJAKARTA — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait isu keterlibatan pengusaha Riza Chalid dalam aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2025.
Pernyataan ini disampaikan Jenderal Listyo saat menjenguk para korban kerusuhan di RS Bhayangkara Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).
Ia menegaskan bahwa Polri akan menjalankan proses penyelidikan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan di lapangan.
"Tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan tarik dari fakta yang kita dapat. Siapa pelaku di lapangan, siapa aktornya, siapa yang membiayai, semuanya akan kita telusuri secara menyeluruh," ujar Listyo.
Isu keterlibatan Riza Chalid sebelumnya mencuat di media sosial setelah sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih menyampaikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menyinggung peran aktor di balik kerusuhan.
Dalam unggahan mereka, Riza Chalid disebut sebagai pihak yang patut dicermati.
Beberapa pejabat yang menyuarakan hal ini antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani.
Kapolri juga menyampaikan bahwa sejumlah individu yang diduga terlibat dalam aksi anarkis telah diamankan, meskipun jumlah pastinya masih terus berkembang seiring proses penindakan yang berjalan.
"Sudah lumayan banyak (yang ditangkap), namun jumlah pastinya akan kami sampaikan kemudian. Proses penangkapan masih berlangsung," jelasnya.
Lebih lanjut, Listyo memastikan bahwa semua pelaku, baik di lapangan maupun pihak yang diduga berada di balik aksi tersebut, akan diproses secara hukum sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami akan menangkap para pelaku pembuat kerusuhan dan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Listyo juga menegaskan komitmen Polri untuk segera memulihkan situasi keamanan nasional agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman.
"Kami akan segera mengembalikan stabilitas keamanan agar masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas sehari-hari, dan perekonomian nasional dapat kembali tumbuh," ujarnya.
Polri menegaskan bahwa seluruh proses hukum akan dijalankan secara profesional dan transparan, berdasarkan bukti dan fakta yang ada.
Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, serta mempercayakan penegakan hukum kepada aparat berwenang.*
(bs/a008)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
PolitikJAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan KriminalJakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan KriminalJAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
PolitikJAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan KriminalBANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
PemerintahanMEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan KriminalJAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
PemerintahanJAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
EkonomiJAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan