Yusril Tegaskan Komnas HAM Harus Tetap Independen, Fungsi Pengawasan Tak Boleh Diambil Alih Pemerintah
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa fungsi Komisi Nasional
POLITIK
LAMPUNG – Konsorsium Masyarakat Anti Korupsi (KOMAK) Lampung mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Bunut, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Lampung, sepanjang tahun anggaran 2024 hingga 2025.
Sekretaris Jenderal KOMAK, Raditya Wijaya, SE, menyebutkan bahwa dalam dua tahun terakhir Desa Bunut menerima kucuran anggaran yang cukup besar, yakni Rp 1.385.447.000 pada tahun 2024 dan Rp 1.306.988.000 pada tahun 2025.
Baca Juga:Namun, hasil penelusuran tim investigasi menemukan indikasi tidak adanya pembangunan infrastruktur yang signifikan.
"Selama dua tahun ini tidak terlihat adanya perbaikan atau pembangunan jalan desa, siring, drainase, maupun fasilitas umum lainnya. Kegiatan yang menonjol justru hanya berupa rapat-rapat, sosialisasi, dan kegiatan non-fisik lainnya," ujar Raditya dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Sabtu (13/9/2025).
Ia menambahkan, untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dana desa digunakan untuk 25 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp 900.000 per KPM setiap tiga bulan, atau total Rp 67,5 juta per tahun.
Namun, penggunaan dana di luar BLT dinilai tidak jelas arah dan realisasinya.
Bahkan, menurut KOMAK, sejumlah pembangunan infrastruktur yang ada justru dilakukan secara swadaya dan gotong royong masyarakat.
Ironisnya, proyek tersebut diduga dimasukkan ke dalam laporan pembiayaan menggunakan dana desa.
"Pengelolaan DD tidak transparan, dikendalikan langsung oleh Kepala Desa bersama perangkat yang sebagian besar masih kerabat dekatnya. Ada indikasi pembuatan laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak prosedural, dugaan markup anggaran, hingga kegiatan fiktif," tegas Raditya.
Baca Juga:Atas temuan ini, KOMAK meminta aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit dan penyelidikan terhadap penggunaan dana desa di Desa Bunut.
Lembaga tersebut menilai hal ini penting demi menjaga akuntabilitas dan mencegah kerugian negara.*
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa fungsi Komisi Nasional
POLITIK
LANGKAT Warga Dusun Melati, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dikejutkan dengan penemuan ran
PERISTIWA
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur melakukan ibadah haji melalui jalur ilegal atau tanpa
AGAMA
JAKARTA Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa program studi (prodi) di perg
PENDIDIKAN
GROBOGAN Jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut antara minibus pengantar jemaah haji dan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek
PERISTIWA
JAKARTA Kepolisian masih mendalami pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik rencana aksi anarkis dalam peringatan Hari Buruh
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Suasana haru dan khidmat mewarnai pelepasan 147 calon jemaah haji asal Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) yang
NASIONAL
JAKARTA Pakar pendidikan Prof. Susanto menilai keberadaan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda sebagai langkah penting dalam memperkuat sis
PENDIDIKAN
JONGGOL Warga di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, dihebohkan dengan kemunculan awan berwarna menyerupai pelangi di langit pada Jumat
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto
PENDIDIKAN