BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
NIAS SELATAN – Penanganan kasus dugaan korupsi Dana Dacil (Dana Daerah Tertinggal untuk tunjangan guru) di Kejaksaan Negeri Nias Selatan dianggap lamban dan stagnan.
Hal ini disampaikan oleh Liusman Ndruru, pelapor sekaligus korban, kepada Bitvonline.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (14/1/2026).
Kasus yang dilaporkan sejak Mei 2025 ini, menurut Ndruru, hingga saat ini belum menunjukkan kemajuan signifikan.Baca Juga:
Meski sudah 34 orang diperiksa oleh jaksa Pidsus, belum ada penetapan tersangka, sementara berbagai bukti seperti transkrip percakapan, video rekaman, dan bukti transfer telah diserahkan ke pihak kejaksaan.
"Hari ini saya datang kedua kalinya untuk menyurati Kajari Nias Selatan. Poin pertama saya minta informasi tertulis tentang perkembangan kasus Dana Dacil 2024/2025. Poin kedua, saya minta kejaksaan segera mengambil sikap; jika bukti belum cukup, hentikan proses atau SP3 agar masyarakat tidak resah. Poin ketiga, mohon segera menaikkan status kasus dan tetapkan tersangka awal," tutur Ndruru.
Kekecewaan Ndruru bertambah karena jawaban yang diterimanya hanya berupa klarifikasi lisan dari jaksa Foorgus Gea, S.H., bukan jawaban resmi tertulis.
Menurut Ndruru, hal ini menunjukkan ketidakseriusan pihak kejaksaan dalam menangani kasus yang berdampak pada kesejahteraan ribuan guru di Nias Selatan.
Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Edmon Novvary Purba, S.H., M.H., memastikan kasus ini tidak akan ditutup.
"Sampai saat ini tidak ada niat menutup perkara. Kami tetap berupaya mengumpulkan barang bukti otentik hingga memenuhi syarat penetapan tersangka dan peningkatan status dari lidik ke penyidikan. Mohon bersabar, kasus ini tidak akan saya tutup," kata Purba, Selasa (13/1).
Tokoh masyarakat Nias Selatan, Ts. Laia, berharap aparat penegak hukum lebih serius dan tidak mempermainkan hukum.
Ia menekankan pentingnya penegakan supremasi hukum demi keadilan bagi ribuan guru yang terdampak.
"Kasus ini telah menyita perhatian masyarakat. Memeriksa 34 saksi tapi hasilnya nihil menunjukkan perlunya tindakan tegas dari Kajari," ujarnya.
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN