Pemerintah Aceh Bantah Tuduhan “Perampokan” Dana JKA: Terlalu Semena-mena dan Berlebihan
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menanggapi keras pernyataan Ketua DPR Aceh Zulfadhli yang menyebut dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) telah d
PEMERINTAHAN
SEMARANG -Kasus penembakan yang menewaskan seorang pelajar SMKN 4 Semarang terus mendapat perhatian publik. Pada Jumat, 29 November 2024, tiga lembaga pengawas negara, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengunjungi Markas Polda Jawa Tengah untuk melakukan klarifikasi dan monitoring terkait kasus tersebut.
Kompolnas dan KPAI mendatangi Polda Jateng setelah sebelumnya Komnas HAM lebih dulu hadir pada siang hari. Kunjungan ini dimulai pada pukul 16.00 WIB oleh Kompolnas, dilanjutkan oleh KPAI pada pukul 17.00 WIB. Dalam kunjungan tersebut, ketiga lembaga bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian mengenai kronologi kejadian dan penanganan kasus yang menyorot perhatian banyak pihak ini. Mereka juga mendengarkan langsung kesaksian para pelaku tawuran yang terjadi pada Minggu, 24 November 2024, dini hari di kawasan Simongan, Kota Semarang.
Kasus penembakan ini terjadi saat terjadi tawuran antara pelajar, yang melibatkan oknum polisi yang diduga melepaskan tembakan hingga menewaskan pelajar SMKN 4 Semarang. Setelah kejadian itu, keluarga korban, yang merasa dirugikan, resmi melapor ke Polda Jateng untuk meminta kejelasan dan keadilan.
Kehadiran ketiga lembaga tersebut disambut oleh Irwasda Polda Jateng Kombes Pol Rudy Mulyantoko dan sejumlah penyidik dari Polrestabes Semarang. Dalam pertemuan tersebut, Kombes Pol Artanto, Kabidhumas Polda Jateng, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari kolaborasi antara Polda Jateng dengan lembaga pengawas eksternal untuk memastikan penanganan kasus berjalan secara transparan dan profesional.
“Kehadiran Komnas HAM, Kompolnas, dan KPAI adalah wujud dari pengawasan yang konstruktif dalam penanganan kasus yang menjadi atensi masyarakat ini. Polda Jateng menyambut baik masukan dari berbagai pihak dalam rangka menegakkan keadilan,” jelas Artanto di Mapolda Jateng.
Polda Jateng juga menegaskan komitmennya dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus ini. “Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Semua upaya yang dilakukan bertujuan untuk memastikan keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat tetap terjaga,” imbuhnya.
Hingga kini, polisi yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut telah ditahan dan proses penyidikan terus berlangsung. Kasus ini menjadi sorotan luas mengingat korban adalah seorang pelajar dan peristiwa ini terjadi menjelang hari pencoblosan pilkada di Semarang.
Polda Jateng berkomitmen untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan dengan adil. Kasus ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban serta masyarakat luas.
(N/014)
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menanggapi keras pernyataan Ketua DPR Aceh Zulfadhli yang menyebut dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) telah d
PEMERINTAHAN
MEDAN Banyak kejanggalan ditunjukkan petugas Kantor Pertanahan Kota Medan, saat Ombudsman RI menggelar Pemeriksaan Lapangan atas laporan
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada sekitar 1.500 Komandan Satuan TNI dalam kegiatan yang digelar di Universitas
NASIONAL
JAKARTA Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berencana memasang kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) d
NASIONAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya resmi meningkatkan status penanganan kasus tabrakan antara Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek, KRL, d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua terdakwa kasus dugaan penipuan investasi fiktif wood pellet diadili di Pengadilan Negeri Medan setelah diduga merugikan korban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker
NASIONAL
JAKARTA Wacana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang berencana menetapkan kriteria dan melakukan penilaian terhadap status aktivis at
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (SD Kemendikbudristek), Sri Wahyuningsih,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satgas Haji dan Umrah Polri bersama Imigrasi Bandara SoekarnoHatta menggagalkan keberangkatan delapan orang yang diduga hendak
HUKUM DAN KRIMINAL