Gugatan Rp100,3 M Gagal, Putusan PN Jakpus Kembalikan PWI ke Rel Organisasi

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akhirnya mendapat kepastian hukum usai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus gugatan Hendry Chaerudin Bangun (HCB) Cs.

tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Putusan ini sekaligus mengakhiri sengketa hukum bernomor 711/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst yang menuntut ganti rugi sebesar Rp100,3 miliar terhadap Dewan Pers, Zulmansyah Sekedang, dan Sasongko Tedjo.

Majelis hakim menyatakan gugatan tersebut kabur (obscuur libel) dan mengandung cacat formil, sehingga tidak layak untuk diperiksa lebih lanjut. Putusan ini dibacakan pada 25 September 2025.

Baca Juga:

• Indah Kirana Atal S. Depari Resmi Pimpin IKWI, Tekankan Pentingnya Persatuan Usai Dualisme PWI

Sengketa Organisasi, Bukan Pidana

Putusan ini menyiratkan bahwa konflik internal PWI bukan merupakan tindak pidana, melainkan murni persoalan organisasi yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal seperti kongres, musyawarah, dan AD/ART organisasi.

"Berarti gugatan HCB Cs sampai menuntut ganti rugi Rp100,3 miliar sudah kandas di PN Jakpus. Sekaligus putusan majelis hakim ini menjadi sangat penting bagi PWI," ujar Anrico Pasaribu SH, Ketua Bidang Pembelaan Wartawan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat.

Menurut Anrico, putusan ini menjadi tonggak penting dalam tiga aspek:

Kepastian hukum, karena menghentikan potensi kriminalisasi berbasis laporan-laporan pidana yang lahir dari dualisme.

Penegasan ruang lingkup hukum, mengembalikan penyelesaian konflik ke jalur organisasi, bukan pidana.

Legitimasi pengurus, memperkuat keberadaan kepengurusan hasil Kongres Persatuan 30 Agustus 2025 yang dipimpin oleh Akhmad Munir dan Zulmansyah Sekedang.

Menuju Konsolidasi dan Profesionalisme

Putusan ini bukan hanya kemenangan hukum, tetapi juga momentum konsolidasi bagi PWI. PWI Pusat kini memiliki dasar hukum untuk mengajukan penghentian penyidikan (SP3) atas laporan-laporan yang bersumber dari konflik internal.

"Dengan legitimasi hukum ini, PWI punya pijakan kuat untuk menutup lembaran kelam dualisme, sekaligus membuka era baru penguatan profesionalitas dan perlindungan wartawan Indonesia," tegas Anrico.

Lebih jauh, putusan ini menjadi pengingat bagi seluruh insan pers bahwa organisasi wartawan adalah wadah pembinaan, bukan kriminalisasi. Sengketa internal seharusnya diselesaikan dalam semangat demokrasi, bukan dijadikan alat tekanan melalui jalur hukum pidana.*

Indah Kirana Atal S. Depari Resmi Pimpin IKWI, Tekankan Pentingnya Persatuan Usai Dualisme PWI

PWI Pusat Resmi Kembali Tempati Sekretariat di Gedung Dewan Pers, Momentum Perkuat Sinergi Pers Nasional

PWI Pusat Laporkan Persiapan HPN 2026 ke KSP, Harapkan Kehadiran Presiden Prabowo

Delapan Terdakwa Pengeroyok Wartawan Belitung Jalani Sidang, Terancam 5,6 Tahun Penjara

UKW Kalbar 2025 Berakhir Sukses, 28 Wartawan Lulus Uji Kompetensi

Banten Jadi Tuan Rumah HPN 2026, Ketum PWI: Momentum Dorong Ekonomi dan Pembangunan Daerah