JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap calon Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terjadi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Terbaru, KPK mengonfirmasi tengah mendalami kemungkinan praktik tersebut terjadi sebelum periode 2019, yakni sebelum Ida Fauziyah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan.
Hal ini diungkapkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo, usai memeriksa dua saksi kunci, yakni Muhammad Tohir alias Doni, seorang agen TKA, serta Yuda Novendri Yustandra, Direktur Utama PT Laman Davindro Bahman.Baca Juga:
"Para saksi didalami apakah permintaan uang dan dugaan pemerasan terjadi sebelum tahun 2019 atau sesudahnya," ujar Budi kepada awak media, Senin (29/9/2025).
Sebelumnya, KPK telah menetapkan dan menahan delapan tersangka dalam perkara yang mencuat sejak pertengahan Juli 2025 ini.
Para tersangka diduga memanfaatkan jabatan untuk melakukan pemerasan kepada perusahaan atau agen yang mengurus perizinan TKA.
Delapan tersangka yang telah ditahan merupakan pejabat dan staf aktif di Kemnaker, antara lain:
Suhartono – Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker (2020–2023)
Haryanto – Direktur PPTKA (2019–2024), Dirjen Binapenta dan PKK (2024–2025)
Wisnu Pramono – Direktur PPTKA (2017–2019)
Devi Angraeni – Direktur PPTKA (2024–2025)
Gatot Widiartono – Koordinator Analisis dan PPTKA (2021–2025)
Putri Citra Wahyoe – Petugas Hotline RPTKA & Verifikator (2019–2025)
Jamal Shodiqin – Analis TU & Pengantar Kerja Ahli Pertama (2019–2025)
Alfa Eshad – Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker (2018–2025)
Dalam konferensi pers sebelumnya, KPK mengungkap bahwa para tersangka diduga telah mengumpulkan uang sebesar Rp 53,7 miliar dari praktik pemerasan.
Uang tersebut diduga berasal dari para pemohon izin penggunaan TKA dan digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk yang bersifat pribadi.
"Uang dari pemohon tersebut dibagikan setiap dua minggu dan digunakan membayar makan malam pegawai di Direktorat PPTKA," kata Budi Prasetyo.
Selain delapan tersangka, sebanyak 85 pegawai lainnya di Direktorat PPTKA disebut turut menerima aliran dana, dengan total pembagian sekurang-kurangnya Rp 8,94 miliar.
KPK menjerat para tersangka dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
- Pasal 12 e atau Pasal 12B juncto
- Pasal 18 UU Tipikor juncto
- Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
BOGOR Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mendorong percepatan penyediaan rumah layak huni bagi rakya
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan rutin penegakan Peraturan Daerah (Perd
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap calon Tenaga Kerja Asing (TKA)
Hukum dan Kriminal
BOGOR Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan dampak nyata terhadap peningkata
Kesehatan
SIDOARJO Bangunan musala empat lantai milik Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk pada Senin (29/
Peristiwa
BATAM Petugas Bea Cukai Batam kembali menggagalkan upaya penyelundupan ratusan unit iPhone bekas yang diduga akan dikirim secara ilegal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan, meski sempat mendapat kritik dan desakan penghe
Nasional
JAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan anj
Nasional
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menambahkan ketentuan baru dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor
Ekonomi
JAKARTA Perwakilan masyarakat dari Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan aspi
Peristiwa
