Airlangga Klaim Pengusaha Sambut Positif Pembentukan BUMN Ekspor DSI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana pembentukan BUMN ekspor Danantara Sumber Daya Indone
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap calon Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terjadi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Terbaru, KPK mengonfirmasi tengah mendalami kemungkinan praktik tersebut terjadi sebelum periode 2019, yakni sebelum Ida Fauziyah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan.
Hal ini diungkapkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo, usai memeriksa dua saksi kunci, yakni Muhammad Tohir alias Doni, seorang agen TKA, serta Yuda Novendri Yustandra, Direktur Utama PT Laman Davindro Bahman.Baca Juga:
"Para saksi didalami apakah permintaan uang dan dugaan pemerasan terjadi sebelum tahun 2019 atau sesudahnya," ujar Budi kepada awak media, Senin (29/9/2025).
Sebelumnya, KPK telah menetapkan dan menahan delapan tersangka dalam perkara yang mencuat sejak pertengahan Juli 2025 ini.
Para tersangka diduga memanfaatkan jabatan untuk melakukan pemerasan kepada perusahaan atau agen yang mengurus perizinan TKA.
Delapan tersangka yang telah ditahan merupakan pejabat dan staf aktif di Kemnaker, antara lain:
Suhartono – Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker (2020–2023)
Haryanto – Direktur PPTKA (2019–2024), Dirjen Binapenta dan PKK (2024–2025)
Wisnu Pramono – Direktur PPTKA (2017–2019)
Devi Angraeni – Direktur PPTKA (2024–2025)
Gatot Widiartono – Koordinator Analisis dan PPTKA (2021–2025)
Putri Citra Wahyoe – Petugas Hotline RPTKA & Verifikator (2019–2025)
Jamal Shodiqin – Analis TU & Pengantar Kerja Ahli Pertama (2019–2025)
Alfa Eshad – Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker (2018–2025)
Dalam konferensi pers sebelumnya, KPK mengungkap bahwa para tersangka diduga telah mengumpulkan uang sebesar Rp 53,7 miliar dari praktik pemerasan.
Uang tersebut diduga berasal dari para pemohon izin penggunaan TKA dan digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk yang bersifat pribadi.
"Uang dari pemohon tersebut dibagikan setiap dua minggu dan digunakan membayar makan malam pegawai di Direktorat PPTKA," kata Budi Prasetyo.
Selain delapan tersangka, sebanyak 85 pegawai lainnya di Direktorat PPTKA disebut turut menerima aliran dana, dengan total pembagian sekurang-kurangnya Rp 8,94 miliar.
KPK menjerat para tersangka dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
- Pasal 12 e atau Pasal 12B juncto
- Pasal 18 UU Tipikor juncto
- Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana pembentukan BUMN ekspor Danantara Sumber Daya Indone
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di lingkungan Kementeria
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan memperingatkan para pejabat agar tid
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan rasa syukur atas pembebasan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya di
INTERNASIONAL
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan menuntut seorang anggota geng motor bernama Ragil Jawara dengan hukuman 20 tahun
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Dahlan IskanDOR!Mungkin tidak ada yang tewas oleh tembakan Presiden Prabowo di sidang pleno DPR kemarin. Tapi yang terluka pasti banya
OPINI
MEDAN Ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, aktivis, hingga masyarakat umum menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) dan disk
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menjajaki kerja sama dengan RS AnNisa untuk menghadirkan layanan kes
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri rapat arahan Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rek
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah capaian transformasi layanan kesehatan di Kota Medan saat menerima ku
PEMERINTAHAN