JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil analisis dari jaksa penuntut umum (JPU) terkait kemungkinan menghadirkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan suap proyek jalan di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (30/9).
Menurut Budi, analisis tersebut penting mengingat kasus ini terbagi dalam beberapa klaster, yakni klaster pemberi dan penerima suap.Baca Juga:
Saat ini, proses persidangan tengah berjalan untuk klaster pemberi, sehingga kebutuhan memanggil Bobby sebagai saksi masih dalam kajian.
"Kita nanti lihat hasil analisis dari tim JPU. Karena dalam perkara ini kan ada beberapa kluster ya, kluster penerima, kluster pemberi, nah, saat ini yang sudah bersidang, kluster pemberi," ujar Budi.
Meski demikian, Budi menegaskan, KPK akan mematuhi setiap perintah majelis hakim terkait panggilan saksi, termasuk jika diperintahkan memanggil Bobby Nasution.
Namun, keputusan akhir mengenai sikap KPK hingga saat ini belum diambil.
"Nanti kalau sudah ada keputusan, kami tentu nanti akan sampaikan," tegasnya.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan meminta jaksa KPK menghadirkan Gubernur Sumut Bobby Nasution setelah saksi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Muhammad Haldun, mengungkap adanya pergeseran anggaran melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang terkait proyek pembangunan jalan.
Haldun menjelaskan bahwa anggaran proyek ruas jalan Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru di Padang Lawas Utara senilai Rp165 miliar tidak dianggarkan dalam APBD murni 2025.
Proyek tersebut dibiayai melalui dana sejumlah dinas yang kemudian dilegalkan lewat Pergub.
Mendengar kesaksian tersebut, Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pergeseran anggaran tersebut dan menegaskan bahwa jika mekanisme pergeseran anggaran tidak berjalan semestinya, gubernur harus bertanggung jawab.
BAGANSIAPIAPI Sehari setelah resmi dilantik, Kepala Seksi Pembinaan, Kegiatan Kerja, dan Kemasyarakatan Warga Binaan (Kasi Bimkemaswat)
Nasional
SIDOARJO Tim gabungan terus berjibaku melakukan evakuasi terhadap korban insiden runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoz
Peristiwa
MEDAN Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara (Sumut) mengecam keras tindakan perampasan handphone milik wartawan yang terjadi sa
Peristiwa
MEDAN Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Utara, Yudi Suseno, resmi melantik 42 pejabat manaje
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil analisis dari jaksa penuntut umum (JPU) terkait kemungkinan menghadirkan
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menegaskan harapannya agar seluruh Polisi Wanita (Polwan) di Aceh senantiasa memeg
Nasional
JAKARTA Rapat pemantapan pelantikan dan pengukuhan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Masa Bakti 20252030 berlangsung la
Nasional
BANDA ACEH Kondisi listrik di Provinsi Aceh selama dua hari terakhir mengalami gangguan serius dan ketidakstabilan yang meluas hampir di
Peristiwa
BANDA ACEH Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., secara resmi meresmi
Kesehatan
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah mengajak mahasiswa untuk menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan
Nasional
