KPK Tunggu Analisis JPU Soal Hadirkan Bobby Nasution sebagai Saksi Kasus Suap Proyek Jalan Sumut

"Kalau ada risiko terhadap pergeseran anggaran, siapa yang bertanggung jawab? Ketika mekanisme pergeseran anggaran tidak berjalan maka gubernur harus bertanggung jawab," ujar hakim Khamozaro.

Selain Bobby Nasution, majelis hakim juga meminta jaksa KPK menghadirkan Penjabat Sekretaris Daerah Sumut saat itu, Effendy Pohan, untuk memberikan keterangan mengenai dasar hukum Pergub yang disebut telah mengalami perubahan hingga enam kali.

Kasus suap ini tengah mengadili dua terdakwa dari pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, Muhammad Akhirun Piliang, dan Direktur PT Rona Mora, Muhammad Rayhan Dulasmi.

Selain itu, kasus ini juga menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang dikenal sebagai orang dekat Gubernur Bobby Nasution.

Namun, berkas perkara Topan Obaja belum dilimpahkan ke pengadilan.*

(vo/a008)

Mantan Kepala Kantor Pos Rimo Ditahan, Diduga Korupsi Dana Operasional Rp1,9 Miliar

Ucapan Hakim di Sidang Korupsi Jalan Sumut Dipersoalkan, Pengamat: Bisa Munculkan Kesan Tidak Netral

Tiga Kepala Sekolah di Sumut Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana BOS, Ini Kata Bobby Nasution

Uang Rp1,3 Miliar dari Kasus Korupsi Bank BJB Disita, Ridwan Kamil Bakal Diperiksa

Kejatisu Didesak Usut Dugaan Korupsi Lampu Pocong dan Lapangan Merdeka, Ketua DPRD Diharap Sidak

Kejari Madina Dalami Dugaan Korupsi Program Smart Village, Sejumlah Saksi Sudah Diperiksa