Mengenal Huta Tinggi, Kampung Tradisional Batak dengan Rumah Bolon di Danau Toba
TOBA Di tengah keindahan Danau Toba, terdapat kampung tua yang masih mempertahankan tata ruang tradisional masyarakat Batak Toba, salah
PARIWISATA
JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (3/10).
Dalam pertemuan tersebut, Gus Irfan menyerahkan 200 nama calon pejabat Kementerian Haji dan Umrah kepada KPK untuk dilakukan tracing rekam jejak integritas.
Gus Irfan menyebut audiensi ini merupakan bagian dari komitmennya untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, sebagaimana amanat Presiden RI.Baca Juga:
"Pertama tentu terkait dengan situasi proses haji di kita, kemudian proses bisnis haji yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga kita ingin agar selalu mendapat pendampingan dari KPK untuk memastikan bahwa semua proses yang kita lakukan sesuai dengan aturan," ujar Gus Irfan kepada wartawan usai pertemuan.
Tak hanya meminta pendampingan, Gus Irfan turut menyerahkan daftar 200 calon pejabat yang akan menempati posisi strategis di Kementerian Haji dan Umrah.
Ia berharap KPK dapat melakukan tracing integritas terhadap nama-nama tersebut sebagai langkah preventif terhadap potensi penyimpangan di kemudian hari.
"Kami menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk ditracing supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji," ungkapnya.
Menanggapi audiensi tersebut, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dari Kementerian Haji dan Umrah.
Ia mengatakan, KPK siap memberikan pendampingan, termasuk pembekalan antikorupsi bagi seluruh pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
"KPK menyambut baik langkah ini. Dalam waktu dekat akan ada pembekalan-pembekalan dan sosialisasi kepada tim dari Pak Menteri. Khususnya menjelang pelaksanaan haji, akan diingatkan kembali bahwa tugas ini dibiayai oleh negara dan tidak boleh menerima hal-hal lain yang tidak sah," jelas Cahya.
Ia juga menambahkan, KPK telah melakukan berbagai kajian dan penyelidikan terkait penyelenggaraan haji di masa lalu.
Harapannya, tata kelola pelaksanaan ibadah haji ke depan dapat terus membaik dan lebih bersih.
TOBA Di tengah keindahan Danau Toba, terdapat kampung tua yang masih mempertahankan tata ruang tradisional masyarakat Batak Toba, salah
PARIWISATA
MEDAN Warga di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung digegerkan dengan penemuan mayat seorang perempuan bernama Maria
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi positif permintaan maaf yang disampaikan peneliti Rismon Sianipar kepada Presid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk menyelamatkan populasi gajah di Indonesia yang kian terdesak. Presiden Prabowo Subia
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dibuka melemah pada perdagangan Jumat (13/3/2026), seiring mayoritas mat
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Jumat (13/3/2026), dengan sejumlah saham bluechip seperti PT
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, membawa pesan mendalam saat Safari Ramadan Pemko Medan di Masjid Taqwa, Jalan Jermal
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menghadiri buka puasa bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatera Ut
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) kembali melemah pada perdagangan Jumat (12/3/2026
EKONOMI
JAKARTA Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Ombudsman RI da
HUKUM DAN KRIMINAL