JAKARTA — Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) resmi melaporkan PT Pos Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) atas dugaan korupsi dalam pengelolaan pengiriman kargo haji.
Laporan tersebut telah diterima Kejagung pada 22 September 2025.
Ketua Umum KAKI, Arifin Nur Cahyo, dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (7/10/2025), mengungkapkan adanya indikasi kuat praktik manipulasi berat barang kargo dalam proses pengiriman logistik haji.Baca Juga:
"Paket dengan berat aktual hingga 3 kilogram dicatat hanya 1 kilogram dalam sistem logistik resmi PT Pos Indonesia. Praktik manipulasi ini diduga dilakukan secara masif dan sistematis oleh sejumlah petugas kargo haji," ungkap Arifin.
Menurut Arifin, temuan tersebut tidak hanya mencerminkan pelanggaran administratif, tetapi telah masuk kategori tindak pidana korupsi yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KAKI mendesak Kejaksaan Agung untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus tersebut.
Arifin menilai, dugaan korupsi ini bukan hanya merugikan PT Pos Indonesia sebagai BUMN, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
"Ini bukan sekadar penyimpangan internal, tapi pelanggaran serius terhadap prinsip akuntabilitas dan tata kelola perusahaan negara," tegas Arifin.
Ia juga meminta agar PT Pos Indonesia segera melakukan evaluasi internal dan membuka ruang kerja sama dengan aparat penegak hukum guna mempercepat proses investigasi.
Lebih lanjut, Arifin menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa secara nasional apabila laporan tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh Kejagung dan manajemen PT Pos Indonesia.
"Kami akan turun ke jalan untuk menuntut keadilan dan menekan penegakan hukum yang bebas dari intervensi serta kepentingan," tandasnya.
KAKI menegaskan bahwa langkah pelaporan ini merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan publik, khususnya yang menyangkut kepentingan jemaah haji.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Pos Indonesia maupun Kejaksaan Agung belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut.
Kasus ini akan terus dipantau dan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan hasil penyelidikan dan klarifikasi dari pihak terkait.
Untuk laporan investigatif atau tanggapan dari PT Pos Indonesia, redaksi akan memperbarui berita seiring perkembangan informasi.*
DENPASAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, menegaskan bahwa pariwisata Bali harus teta
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pendidikan nasiona
PENDIDIKAN
MEDAN Empat anak ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di sebuah kolam ikan milik warga di Desa Rondaman, Kecamatan Halongonan Tim
PERISTIWA
MEDAN Istri Wakil Wali Kota Medan Martinijal Zakiyuddin Harahap mengajak masyarakat menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menambah dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana.
NASIONAL
JAKARTA Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memprediksi puncak arus mudik Lebaran 1447 Hijriah atau 2026 Masehi akan terjadi pada 16 Ma
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan aparat penegak hukum (AP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Presiden RI ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia harus me
POLITIK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan strategis di Indonesia terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan S
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Delpedro Marhaen dan tiga rekannya dari dakwaan penghasutan dalam aksi unjuk rasa ya
HUKUM DAN KRIMINAL
