TransNusa Buka Rute Langsung Manado-Makassar, Tiket Mulai Rp1,8 Juta dan 2 Kali Sehari Mulai Oktober
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang saksi dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dua saksi yang diperiksa adalah Abdullah Zunaidi Harahap, Direktur PT Ila Safinatin Najah, dan seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kemenag, Abdul Basir.Baca Juga:
"Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023–2024," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (9/10).
Namun hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai peran atau keterkaitan kedua saksi dalam perkara tersebut. Materi pemeriksaan pun belum dibuka ke publik.
Kasus ini bermula dari tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada 2023, setelah pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo.
KPK menduga ada permainan di balik pengelolaan kuota tambahan tersebut.
Informasi yang dikantongi penyidik menunjukkan adanya intervensi dari asosiasi travel haji yang menghubungi pihak Kemenag untuk menegosiasikan pembagian kuota.
Padahal, secara aturan, kuota haji khusus hanya boleh maksimal 8 persen dari total kuota nasional.
Namun, sebuah rapat disebut telah menyepakati pembagian 50 persen untuk kuota reguler dan 50 persen untuk kuota khusus.
Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Menag saat itu, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.
Lebih lanjut, KPK menduga adanya praktik suap berupa setoran uang dari pihak travel haji yang memperoleh kuota tambahan.
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil temuannya setelah terlibat sebagai tim audit eksternal yang diminta Inspektora
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Mashudi mengatakan dua narapidana kasus korups
HUKUM DAN KRIMINAL
SIBOLGA Seorang pria berinisial LBS, 34 tahun, yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), ditangkap polisi karena diduga mencuri kabel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Horas Bangso Batak (HBB) terus berperan dalam melestarikan budaya sekaligus mem
PEMERINTAHAN
MEDAN Persiapan menyambut kelahiran anak tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan medis dan kesehatan fisik. Kesiapan mental serta dukun
KESEHATAN