Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BELAWAN – Keberadaan sebuah gudang yang diduga digunakan untuk menimbun bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di Jalan Medan–Belawan, tepat di pinggir jalan besar dan kawasan pemukiman padat penduduk, semakin memicu keresahan warga.
Gudang tersebut masih beroperasi secara terang-terangan hingga Rabu (15/10/2025), tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
Sejumlah warga sekitar mengaku khawatir dengan potensi bahaya dari aktivitas ilegal tersebut.Baca Juga:
Mereka menilai gudang penimbunan solar yang beroperasi secara terbuka itu tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat sekitar.
"Kami takut kalau terjadi kebakaran atau ledakan, dampaknya langsung ke kami warga sekitar. Gudang itu seperti tak tersentuh hukum," ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan warga sekitar menambahkan bahwa aktivitas penimbunan solar tersebut diduga dilakukan oleh dua pengusaha lokal.
Solar bersubsidi yang dikumpulkan di gudang itu disebut-sebut berasal dari sejumlah SPBU dan disuplai secara tidak resmi.
"Selain merugikan negara karena tidak bayar pajak dan tanpa izin resmi, ini juga mengancam keselamatan kami. Kami minta aparat segera bertindak," katanya.
Warga mendesak aparat kepolisian, khususnya Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Wisnu Hermawan Februanto, untuk turun langsung memantau dan menindak tegas praktik penimbunan BBM bersubsidi yang dianggap ilegal ini.
"Kami harap Kapolda turun tangan. Ini bukan hanya soal ilegal, tapi juga soal nyawa masyarakat yang terancam," ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Mereka juga menyoroti belum adanya langkah konkret dari Polres Labuhan Belawan meskipun aktivitas mencurigakan tersebut sudah berlangsung lama dan terlihat jelas dari jalan raya.
Kekesalan warga semakin memuncak karena hingga kini tidak ada tanda-tanda penindakan, meskipun media dan warga telah beberapa kali menyuarakan keresahan mereka.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN