PPK BBPJN Sumut Akui Terima Suap Rp1,05 Miliar dari Dirut PT DNG: “Kalau Tak Diberi, Dipersulit”

MEDAN – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Heliyanto, mengakui menerima komitmen fee sebesar Rp1,05 miliar dari terdakwa Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup (DNG).

Pengakuan tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek jalan nasional di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (16/10/2025).

Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim, Heliyanto menyatakan uang tersebut diterima secara bertahap, baik sebelum maupun sesudah proyek dimenangkan oleh perusahaan milik terdakwa Kirun dan anaknya, Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang alias Reyhan, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Rona Na Mora Grup.

Baca Juga:

• Keterangan Berubah-ubah, Eks Pejabat BBPJN Sumut Dicecar Hakim di Sidang Suap PT DNG

"Iya benar, uang sejumlah tersebut saya terima melalui transfer ke rekening pribadi saya," ujar Heliyanto.

Heliyanto secara blak-blakan mengaku bahwa permintaan uang tersebut berasal dari dirinya sendiri.

Ketika ditanya oleh penasihat hukum terdakwa apa yang akan terjadi jika uang tidak diberikan, ia menjawab singkat:

"Ya dipersulit."

Tak hanya dirinya, Heliyanto juga menyebut stafnya Umar Hadi menerima Rp143 juta dari Kirun, yang disebut digunakan untuk operasional kantor dan pembayaran tenaga honorer.

Dalam kesaksian yang menghebohkan, Heliyanto membeberkan adanya budaya "jatah" di lingkungan PJN Wilayah I Sumatera Utara, di mana setiap PPK diduga mendapat jatah 1 persen dari nilai proyek, sementara Kepala Satker dan Kepala Balai mendapat bagian lebih besar.

"Ini sudah jadi kebiasaan. PPK dapat 1 persen dari nilai proyek, sedangkan Satker dan Kepala Balai di atas saya," ujarnya.

Heliyanto juga mengaku pernah menerima Rp115 juta dari PT Ayu Septa Perdana, perusahaan lain yang juga menangani proyek jalan di wilayahnya.

Dalam sidang yang dipimpin oleh majelis hakim Tipikor Medan, Heliyanto mengungkap bahwa perintah memenangkan PT DNG dan PT Rona Na Mora datang dari Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut, Dicky Erlangga.

"Saya ditugasi Pak Dicky untuk memenangkan perusahaan para terdakwa," katanya.

Ia bahkan mengaku menugaskan Umar Hadi untuk membantu melengkapi dokumen perusahaan terdakwa dan berkoordinasi langsung dengan Taufik Hidayat, staf Kirun.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa KPK, diketahui Heliyanto adalah PPK dalam tiga proyek besar yang dimenangkan oleh perusahaan milik Kirun dan Reyhan, yaitu:

1. Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang – Gunung Tua – Simpang Pal XI (2024)
Nilai proyek: Rp17,58 miliar – PT Dalihan Na Tolu Grup

2. Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang – Gunung Tua – Simpang Pal XI (2025)
Nilai proyek: Rp5,07 miliar – PT Rona Na Mora Grup

3. Rehabilitasi Jalan Simpang Kota Pinang – Gunung Tua – Simpang Pal XI dan Penanganan Longsoran (2025)
Nilai proyek: Rp7,39 miliar – PT Dalihan Na Tolu Grup

Total keseluruhan proyek tersebut mencapai Rp30,04 miliar, yang semuanya berada di bawah koordinasi Heliyanto sebagai PPK.

Dalam sidang tersebut, jaksa KPK juga menghadirkan sejumlah saksi lain dari klaster BBPJN Sumut, yaitu Rahmat Parulian, Stanley Cicero Haggard Tuappattinaja, dan Dicky Erlangga.

Sidang lanjutan dijadwalkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan.*

(sp/a008)

Keterangan Berubah-ubah, Eks Pejabat BBPJN Sumut Dicecar Hakim di Sidang Suap PT DNG

Viral Pohon Pisang di Jalan Rusak, Desa Pahang dan Benteng Kompak Perbaiki Jalan Secara Swadaya

Heliyanto Akui Terima Suap Rp1 Miliar, Proyek Jalan Sumut Terseret Korupsi

Mukhtarudin Pastikan PMI Diah Ayu Kurniasari Segera Dipulangkan dan Dapat Perlindungan Aman

Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Batu Bara Tanam Pohon Pisang sebagai Bentuk Protes

Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini: Hujan Ringan Guyur Bali, Warga Diminta Waspada Jalan Licin