JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti serius kasus meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatra Utara (Sumut) di Kamboja sepanjang Januari hingga Oktober 2025.
Ia menilai insiden ini sebagai sinyal darurat atas lemahnya sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
"Data dari Sumatra Utara ini hanyalah salah satu contoh. Kami meyakini masih banyak daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.Ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan kita perlu diperkuat secara menyeluruh," ujar Puan dalam keterangannya, Jumat, 17 Oktober 2025.Baca Juga:
Menurut Puan, praktik perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja kini berkembang semakin kompleks, terutama dengan maraknya modus penipuan yang memanfaatkan teknologi digital.
Ia menegaskan bahwa banyak calon PMI yang dijanjikan pekerjaan legal justru terjebak dalam situasi kerja eksploitatif, termasuk penahanan paspor, gaji yang tidak dibayar, hingga tekanan kerja berat.
"Setiap nyawa yang hilang akibat praktik ini adalah bukti nyata bahwa negara harus hadir secara optimal untuk melindungi warganya. Kita tidak bisa lagi menunggu laporan atau kasus menjadi viral sebelum bertindak," tegas mantan Menko PMK itu.
Puan mendesak adanya langkah terpadu dan menyeluruh mulai dari pencatatan serta pemantauan calon PMI, pengawasan ketat terhadap agen penyalur tenaga kerja, hingga kesiapan layanan konsuler di negara tujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta rehabilitasi bagi korban.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat dan kampanye anti-TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) secara masif, khususnya di wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi yang rentan menjadi sasaran sindikat perdagangan manusia.
"Perlindungan pekerja migran bukan hanya tugas satu kementerian atau lembaga, melainkan tanggung jawab bersama yang harus didukung oleh koordinasi lintas sektor dan kerja sama regional," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Puan mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap sindikat TPPO, terutama yang beroperasi lintas negara. Ia menilai tragedi yang dialami PMI asal Sumut harus menjadi momentum evaluasi dan penataan ulang sistem perlindungan tenaga kerja migran.
"Negara wajib hadir dari hulu hingga hilir. Mulai dari edukasi dan penyadaran di tingkat desa, pengawasan agen penyalur, pendampingan di negara tujuan, hingga pemulangan dan rehabilitasi korban. Kita tidak boleh membiarkan nyawa warga kita hilang di tangan sindikat kriminal," pungkasnya.
Sebelumnya, Pengantar Ahli Kerja dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumut, Sumarni Sinambela, mengungkapkan bahwa terdapat tujuh warga Sumut yang meninggal dunia di Kamboja dalam rentang waktu Januari hingga Oktober 2025.
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
Olahraga
JAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
Nasional
MALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi
