Puan Soroti Kematian 7 PMI Asal Sumut di Kamboja: Desak Perombakan Sistem Perlindungan

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti serius kasus meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatra Utara (Sumut) di Kamboja sepanjang Januari hingga Oktober 2025.

Ia menilai insiden ini sebagai sinyal darurat atas lemahnya sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

"Data dari Sumatra Utara ini hanyalah salah satu contoh. Kami meyakini masih banyak daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.Ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan kita perlu diperkuat secara menyeluruh," ujar Puan dalam keterangannya, Jumat, 17 Oktober 2025.

Baca Juga:

• Puan Maharani Soroti 7 PMI Sumut Tewas di Kamboja: Jangan Tunggu Viral Baru Negara Bertindak!

Menurut Puan, praktik perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja kini berkembang semakin kompleks, terutama dengan maraknya modus penipuan yang memanfaatkan teknologi digital.

Ia menegaskan bahwa banyak calon PMI yang dijanjikan pekerjaan legal justru terjebak dalam situasi kerja eksploitatif, termasuk penahanan paspor, gaji yang tidak dibayar, hingga tekanan kerja berat.

"Setiap nyawa yang hilang akibat praktik ini adalah bukti nyata bahwa negara harus hadir secara optimal untuk melindungi warganya. Kita tidak bisa lagi menunggu laporan atau kasus menjadi viral sebelum bertindak," tegas mantan Menko PMK itu.

Puan mendesak adanya langkah terpadu dan menyeluruh mulai dari pencatatan serta pemantauan calon PMI, pengawasan ketat terhadap agen penyalur tenaga kerja, hingga kesiapan layanan konsuler di negara tujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta rehabilitasi bagi korban.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat dan kampanye anti-TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) secara masif, khususnya di wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi yang rentan menjadi sasaran sindikat perdagangan manusia.

"Perlindungan pekerja migran bukan hanya tugas satu kementerian atau lembaga, melainkan tanggung jawab bersama yang harus didukung oleh koordinasi lintas sektor dan kerja sama regional," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut, Puan mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap sindikat TPPO, terutama yang beroperasi lintas negara. Ia menilai tragedi yang dialami PMI asal Sumut harus menjadi momentum evaluasi dan penataan ulang sistem perlindungan tenaga kerja migran.

"Negara wajib hadir dari hulu hingga hilir. Mulai dari edukasi dan penyadaran di tingkat desa, pengawasan agen penyalur, pendampingan di negara tujuan, hingga pemulangan dan rehabilitasi korban. Kita tidak boleh membiarkan nyawa warga kita hilang di tangan sindikat kriminal," pungkasnya.

Sebelumnya, Pengantar Ahli Kerja dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumut, Sumarni Sinambela, mengungkapkan bahwa terdapat tujuh warga Sumut yang meninggal dunia di Kamboja dalam rentang waktu Januari hingga Oktober 2025.

Para korban diketahui berangkat melalui jalur non-prosedural dan terlibat dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan informasi awal yang diterima. Mereka diduga menjadi korban jaringan TPPO yang menjerat pekerja migran dengan modus penawaran pekerjaan legal di luar negeri.

Staf Pelindungan BP3MI Sumut, Mianhot Pandiangan, menegaskan bahwa Kamboja bukan negara tujuan resmi penempatan tenaga kerja Indonesia dan meminta masyarakat agar tidak tergoda iming-iming pekerjaan ilegal di luar negeri.

Data Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri mencatat sebanyak 7.027 kasus penipuan online sejak 2021 hingga Februari 2025. Dari jumlah tersebut, 1.508 kasus terindikasi berkaitan dengan perdagangan orang. Dalam tiga bulan terakhir, tercatat 92 korban meninggal akibat TPPO.

Sumatra Utara dan Jawa Barat tercatat sebagai dua provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, masing-masing menyumbang 23 persen dan 19 persen dari total kasus.

Fakta ini menunjukkan kedua wilayah tersebut masih menjadi sasaran empuk jaringan eksploitasi tenaga kerja ilegal lintas negara.*

(vo/M/006)

Puan Maharani Soroti 7 PMI Sumut Tewas di Kamboja: Jangan Tunggu Viral Baru Negara Bertindak!

Laporan Mangkrak 2 Tahun, Eks Polisi Tagih Keadilan atas Dugaan Penipuan Oknum Propam Polda Sumut

Ekonomi Biru Jadi Prioritas, Sumut Fokus Sejahterakan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Keterangan Berubah-ubah, Eks Pejabat BBPJN Sumut Dicecar Hakim di Sidang Suap PT DNG

Bobby Gaspol BRT Mebidang! Warga Segera Nikmati Transportasi Publik Modern

81 Siswa SMPN 1 Laguboti Diduga Keracunan Makanan, Pemprov Sumut Turunkan Tim Gerak Cepat