Para korban diketahui berangkat melalui jalur non-prosedural dan terlibat dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan informasi awal yang diterima. Mereka diduga menjadi korban jaringan TPPO yang menjerat pekerja migran dengan modus penawaran pekerjaan legal di luar negeri.
Staf Pelindungan BP3MI Sumut, Mianhot Pandiangan, menegaskan bahwa Kamboja bukan negara tujuan resmi penempatan tenaga kerja Indonesia dan meminta masyarakat agar tidak tergoda iming-iming pekerjaan ilegal di luar negeri.
Data Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri mencatat sebanyak 7.027 kasus penipuan online sejak 2021 hingga Februari 2025. Dari jumlah tersebut, 1.508 kasus terindikasi berkaitan dengan perdagangan orang. Dalam tiga bulan terakhir, tercatat 92 korban meninggal akibat TPPO.
Sumatra Utara dan Jawa Barat tercatat sebagai dua provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, masing-masing menyumbang 23 persen dan 19 persen dari total kasus.
Fakta ini menunjukkan kedua wilayah tersebut masih menjadi sasaran empuk jaringan eksploitasi tenaga kerja ilegal lintas negara.*
(vo/M/006)
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
Olahraga
JAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
Nasional
MALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi
