Pemko Medan Gelar Safari Ramadan, Salurkan Bantuan untuk Kemakmuran Masjid dan Kesejahteraan Jamaah
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali menggelar Safari Ramadan dengan menyalurkan berbagai bantuan untuk mendukung kemakmuran masj
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara.
Kali ini, KPK menyisir sejumlah proyek lain yang dikerjakan oleh Muhammad Akhirun Piliang (KIR) alias Kirun, Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, yang kini berstatus terdakwa.
"KPK juga melakukan penyisiran di beberapa lokasi lainnya, termasuk terkait dengan proyek-proyek di kabupaten dan kota lain yang dikerjakan oleh saudara KIR," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).Baca Juga:
Langkah ini menjadi bagian dari pengembangan kasus yang lebih luas. Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan dan penyitaan dari beberapa lokasi untuk menelusuri dugaan praktik korupsi di proyek infrastruktur lainnya yang dikendalikan Kirun.
Dalam persidangan kasus ini, nama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, ikut disebut.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan sebelumnya meminta jaksa KPK untuk menghadirkan Bobby sebagai saksi, menyusul keterangan dari sejumlah saksi yang menyebut anggaran proyek bermasalah itu tidak dialokasikan dalam APBD Murni 2025.
Dua proyek yang menjadi sorotan yakni ruas jalan Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru di Padang Lawas Utara dengan total anggaran sebesar Rp165 miliar.
Dana proyek diduga berasal dari pergeseran anggaran sejumlah dinas, yang dilegalkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub), bukan melalui proses perencanaan dan pengesahan anggaran yang semestinya.
Menanggapi keterlibatan Bobby, Budi Prasetyo mengatakan saat ini penyidik masih fokus pada pendalaman peran para tersangka utama.
"Artinya kegiatan tangkap tangan di Sumatera Utara ini menjadi pintu masuk KPK untuk kemudian menelusuri apakah ada praktik-praktik tindak pidana korupsi pada proyek-proyek lainnya," ujar Budi.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, dua di antaranya yakni Muhammad Akhirun Piliang (Kirun) dan Muhammad Rayhan Dulasmi (RAY) dari PT Rona Mora, yang kini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Medan.
Sementara tiga tersangka lainnya yang masih dalam proses penyidikan ialah:
- Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumut (nonaktif)
- Rasuli Efendi Siregar, Kepala UPTD Gunung Tua
- Heliyanto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PJN Wilayah I Sumut
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali menggelar Safari Ramadan dengan menyalurkan berbagai bantuan untuk mendukung kemakmuran masj
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menekankan pentingnya memakmurkan masjid sebagai pusat syiar agama dalam agenda Safa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Malam Lailatul Qadar merupakan salah satu malam paling mulia dalam Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Umat Islam dianjurkan
AGAMA
OlehWihadi Wijanto.MENANGGAPI berbagai isu yang berkembang di ruang publik saat ini, terutama mengenai Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidika
OPINI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman meski situasi geopolitik dunia
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) mengalami kenaikan pada perdagangan Selasa (9/3/2
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kota Medan m
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melanjutkan agenda Safari Ramadan Pemko Medan dengan mengunjungi Masjid Muhammad Al Fal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Habiburokhman, mengungkap pesan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada DPR terk
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Reja
HUKUM DAN KRIMINAL