Sidang Paripurna Kabinet, Presiden Prabowo Pastikan Mudik 2026 Aman dan Lancar
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto membuka Sidang Paripurna Kabinet di Istana Merdeka, Jumat (13/3/2026), untuk memastikan mudik Lebaran 2
NASIONAL
BANDA ACEH– Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar konferensi pers di Aceh untuk memaparkan capaian pengawasan dan penindakan sepanjang tahun 2025.
Kegiatan ini menjadi momentum bagi DJBC untuk menegaskan kinerja pengawasan nasional sekaligus menyoroti hasil penindakan di wilayah Aceh, yang dikenal rawan penyelundupan dan peredaran barang ilegal.
Hingga akhir September 2025, Bea Cukai mencatat 22.064 penindakan dengan total nilai barang mencapai Rp6,8 triliun.Baca Juga:
Meski jumlah penindakan menurun 22 persen dibandingkan periode sama tahun 2024, nilai barang hasil penindakan justru meningkat 24 persen atau setara Rp1,3 triliun, menunjukkan peningkatan kualitas pengawasan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menekankan bahwa capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengawasan dan kualitas penindakan yang lebih terarah.
"Peningkatan nilai penindakan mencerminkan pengawasan yang lebih berkualitas, terarah, dan berdampak nyata bagi negara. Kami akan terus memperkuat integritas dan kolaborasi, agar setiap langkah pengawasan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional," ujarnya.
Dalam bidang penyidikan dan pemulihan hak keuangan negara, DJBC telah melakukan 1.719 kali ultimum remedium dengan nilai mencapai Rp181,1 miliar, meningkat hampir 213 persen dibanding 2024.
Sementara di bidang narkotika, Bea Cukai bersama aparat penegak hukum telah melaksanakan 1.513 penindakan dengan total tegahan 11,1 ton, yang diperkirakan menyelamatkan 30,8 juta jiwa.
Sejak Juli 2025, DJBC membentuk dua Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan, yaitu Satgas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dan Satgas Pemberantasan Penyelundupan.
Satgas ini telah melakukan 6.339 penindakan, termasuk 345,5 juta batang rokok dan 66,3 ribu liter minuman beralkohol, serta menindaklanjuti 663 kasus dengan nilai total Rp62,32 miliar melalui penyidikan dan sanksi administrasi. Pengawasan terhadap arus keluar-masuk barang juga tercatat 1.403 penindakan senilai Rp370,09 miliar.
Di Aceh, Kanwil Bea Cukai mencatat kinerja pengawasan signifikan. Sepanjang 1 Januari – 15 Oktober 2025, tercatat 665 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Satgas Pengawasan Aceh juga melaksanakan 11 penindakan senilai Rp1,5 miliar, dan 284 penindakan rokok ilegal sebanyak 6,89 juta batang senilai Rp5,47 miliar.
Di sisi narkotika, Bea Cukai Aceh berhasil melakukan 80 penindakan dengan tegahan mencapai 5,89 ton sabu, ganja, MDMA, dan kokain. Langkah ini diperkirakan menyelamatkan 9,4 juta jiwa serta menghemat biaya rehabilitasi hingga Rp15 triliun.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto membuka Sidang Paripurna Kabinet di Istana Merdeka, Jumat (13/3/2026), untuk memastikan mudik Lebaran 2
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan terus menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berinisial RS (19) yang jasadnya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia jauh dari yang disebut moratmarit. Pernyataan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 27 orang, termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP bersama Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H. memimpin Apel Gel
NASIONAL
DELI SERDANG Suasana hangat penuh kebersamaan mewarnai kegiatan buka puasa bersama keluarga besar SMK Negeri 1 Beringin pada Kamis (12/3
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), dengan fokus persiapan menyambu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah signifikan pada penutupan perdagangan Jumat (13/3/2026), turun 199,05 poin at
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti harga obat di Indonesia yang dinilai jauh lebih mahal dibanding negara tetangga,
NASIONAL
CILACAP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di daerah. Kali ini, Bupati Cilacap, Syamsul A
HUKUM DAN KRIMINAL