KPK Resmi Naikkan Kasus OTT Bupati Lombok Barat ke Penyidikan, Tersangka Segera Menyusul
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meningkatkan penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lombok Barat,
NASIONAL
BALI– Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung menetapkan NR, warga Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan penyaluran 46 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tahun 2021 dengan total nilai sekitar Rp2,3 miliar.
Kasus bermula ketika NR mengalami kesulitan keuangan akibat hutang senilai Rp500 juta.
Untuk menutupi kebutuhan tersebut, NR dibantu oleh tersangka SH (ditetapkan sebelumnya pada 20 Oktober 2025) melalui perantara Sdr. AH.Baca Juga:
Dalam prosesnya, NR menggunakan identitas orang lain, termasuk karyawan kafe FOM, AR, dan SSAK, untuk mengajukan permohonan KUR Mikro ke Bank BRI Kantor Jimbaran.
Penyidik menyebutkan, proses permohonan kredit ini dilakukan oleh SH, yang juga mengkondisikan lokasi usaha agar sesuai dengan prosedur On The Spot (OTS) oleh pihak bank, meski debitur yang namanya digunakan sebenarnya tidak memiliki usaha.
"Tempat usaha yang dikunjungi OTS milik pihak lain dan telah dikondisikan oleh SH. Hal ini tidak mencerminkan kapasitas, modal, jaminan, maupun kondisi usaha asli debitur," terang sumber Kejari Badung.
Dari 46 KUR Mikro yang disalurkan, NR memperoleh sekitar Rp250 juta dari 11 debitur yang menggunakan identitas orang lain.
Dana ini tidak digunakan sesuai tujuan Kredit Usaha Rakyat, melainkan untuk kepentingan pribadi NR dan pihak yang memprakarsai pengajuan.
Atas perbuatannya, NR ditahan di Lapas Kelas IIA Kerobokan selama 20 hari. Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, dan Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana yang berat.
Kejari Badung menyatakan penyidikan masih terus berjalan untuk menggali fakta tambahan terkait potensi keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
Informasi terbaru akan diumumkan setelah ada perkembangan penyidikan lebih lanjut.*
(M/006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meningkatkan penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lombok Barat,
NASIONAL
JAKARTA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEP
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia
NASIONAL
MEDAN Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian korban pada hari kedua pascaledakan rumah mewah di Kompleks Grand Polonia,
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial yang kuat melalui berbagai program bantuan pe
NASIONAL
MEDAN Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban pascaledakan rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumate
PERISTIWA
MEDAN Ledakan dahsyat mengguncang sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Senin (20/7/2026).
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu sektor yang paling re
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi pemerintahan (Government Technology) sebagai langkah st
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat tidak terburuburu mem
HUKUM DAN KRIMINAL