Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, gembong narkoba asal Indonesia yang kini menjadi buronan Interpol.
Fredy diduga mengendalikan jaringan peredaran narkoba internasional dari Thailand.
Direktur Dittipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, menjelaskan kesulitan utama pihaknya adalah pergerakan Fredy yang terus berpindah-pindah lokasi.Baca Juga:
"Kalau nggak ada kendala, seharusnya sudah tertangkap sejak kemarin. Kendala utamanya, yang dikejar terus berpindah-pindah," kata Eko saat ditemui wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).
Meski demikian, pihak kepolisian tetap gencar melakukan pengejaran. Salah satunya melalui kerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan Interpol, serta otoritas kepolisian luar negeri untuk mempersempit pergerakan Fredy.
Fredy Pratama diketahui meninggalkan Indonesia sejak 2014 setelah menikah dengan seorang wanita asal Thailand, yang disebut menguasai kawasan Segitiga Emas (Golden Triangle) di Myanmar, China, Laos, dan Thailand – salah satu pusat peredaran narkotika dunia.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa penangkapan Fredy menjadi prioritas. Sigit telah menugaskan Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada dan Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti untuk terus melakukan upaya penangkapan, termasuk melalui koordinasi dengan Interpol.
"Walaupun jaringan Fredy terus diungkap oleh jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim dan Polda wilayah, saya sudah perintahkan untuk cepat atau lambat Fredy Pratama harus bisa diamankan," tegas Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/12/2024).
Kapolri menegaskan bahwa upaya penegakan hukum terhadap jaringan narkoba internasional tetap menjadi fokus utama Polri, demi melindungi masyarakat dari peredaran narkotika.*
(tb/M/006)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
