No Service, No Pay: BGN Hentikan Insentif Rp 6 Juta Jika SPPG Tak Sesuai Ketentuan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan bahwa insentif senilai Rp 6 juta per hari yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuha
PEMERINTAHAN
NIAS SELATAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Nias Selatan, berinisial EL, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran belanja langsung tahun anggaran 2018–2021.
Penetapan tersangka disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Nias Selatan, Alex Bill Mando Daeli, didampingi Kasi Pidsus Lintong Samuel dan Foorgus Trisman Gea, dalam konferensi pers di Kantor Kejari Nias Selatan, Jalan Diponegoro Nomor 97, Kecamatan Teluk Dalam, Kamis (23/10) malam.
Alex menjelaskan, penetapan EL merupakan hasil pengembangan dari dua perkara korupsi sebelumnya yang telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas I A Medan dan berkekuatan hukum tetap.Baca Juga:
"Dari kedua perkara tersebut ditemukan fakta hukum tentang keterlibatan pengguna anggaran, yaitu EL selaku mantan Kepala Dinas PUPR, yang turut mengakibatkan kerugian keuangan negara," kata Alex.
Dua perkara sebelumnya menjerat KW, bendahara pengeluaran Dinas PUPR tahun anggaran 2018–2019, dan BB, bendahara pengeluaran tahun anggaran 2020–2021.
Kedua terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor.
Berdasarkan hasil audit Asisten Pengawasan Kejati Sumatera Utara tertanggal 11 November 2024, kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp1,46 miliar.
Atas dasar temuan tersebut, penyidik Kejari Nias Selatan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor Print-01.a/L.2.30/Fd.1/03/2025 dan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) Nomor TAP-05/L.2.30/Fd.2/10/2025 pada 23 Oktober 2025.
Dalam perkara ini, EL disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)–(3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Subsidiar, EL juga disangkakan melanggar Pasal 3 UU Tipikor.
"Kami akan terus mendalami dan melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban," tegas Alex Bill Mando Daeli.
Penetapan ini sekaligus menegaskan komitmen Kejari Nias Selatan dalam memberantas praktik korupsi, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah, agar dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.*
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan bahwa insentif senilai Rp 6 juta per hari yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuha
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan pada awal April 2026 memberikan angin segar bagi Indonesia, di t
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan peringatan kepada 2.100 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung
PEMERINTAHAN
TEHERAN Pada Kamis (2/4/2026), Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil menembak j
INTERNASIONAL
JAKARTA Dokter Tifauzia Tyassuma, yang akrab disapa dr. Tifa, akhirnya angkat bicara mengenai bujukan yang diterimanya terkait dengan ka
POLITIK
JAKARTA Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara Harli Siregar mengungkapkan langkah lanjut terkait kasus Amsal Christy Sitepu, y
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Ratusan Pendidik Ikuti Kegiatan yang Fokus pada Transformasi Pembelajaran Masa Depan Kisaran, Kamis (02/04/2026) pukul 10.00 WIB
PENDIDIKAN
ASAHAN Rabu (01/04/2026), Kantor Pusat PT Bank Sumut Medan menjadi lokasi kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pada hari Rabu (01/04/2026), di SDN 015927 Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, telah dilaksanakan kegiatan pen
PENDIDIKAN
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia mencatatkan lonjakan harga beberapa ko
EKONOMI