Perselisihan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Wagub Aceh Dek Fadh Turun Tangan
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, menggelar mediasi untuk menyelesaikan perselisihan terkait pembagian wewenang
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN – Dugaan penyalahgunaan jabatan kembali menjadi perhatian publik, kali ini menyorot Kepala SMK N 1 Muara Batang Toru, berinisial MS.
Dugaan ini muncul terkait perbedaan jumlah siswa yang dilaporkan dengan jumlah siswa sesungguhnya, yang diduga memengaruhi pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama tiga tahun terakhir.
Baca Juga:Fachrul Rozy, dari Devisi Kemahasiswaan dan Kemasyarakatan Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Pembela Tanah Air Indonesia (GEMMA PETA INDONESIA), mengatakan pihaknya telah menganalisis data sekolah dan mendapatkan informasi dari sumber internal.
"Kami telah menganalisis data yang ada bersama narasumber dari dalam SMK N 1 Muara Batang Toru. Ada dugaan perbedaan jumlah siswa yang dilaporkan dengan kenyataan," ujar Fachrul Rozy kepada awak media, Selasa (28/10/2025).
(Febriani Ritonga, S.Pd., TU SMK N 1 Muara Batang Toru saat menerima Surat Klarifikasi GEMMA PETA INDONESIA, Senin (27/10))
Selain itu, muncul dugaan pungutan liar terkait sertifikat guru. Namun, untuk memastikan kebenaran informasi, GEMMA PETA INDONESIA telah mengirimkan surat klarifikasi kepada kepala sekolah pada Senin (27/10/2025).
"Kami berharap kepala sekolah dapat membalas surat klarifikasi tersebut dan menunjukkan dokumen terkait pertanyaan yang kami ajukan," tambah Fachrul.
Fachrul menegaskan, apabila pihak sekolah tidak merespons surat klarifikasi, GEMMA PETA INDONESIA akan menyerahkan kasus ini kepada Aparat Penegak Hukum.
Ia juga meminta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah XI untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut transparansi pengelolaan dana BOS yang sangat penting bagi kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.*
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, menggelar mediasi untuk menyelesaikan perselisihan terkait pembagian wewenang
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak putusan pailit terhadap PT Dua Kuda Indonesia. Mereka menilai, keputusan ter
PERISTIWA
MEDAN Heliyanto, pejabat pengadaan barang dan jasa (PPK) pada Satker BBPJN Sumut, divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Jenderal Bea
HUKUM DAN KRIMINAL
INDRAMAYU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDI
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TENGAH Sebuah video yang menunjukkan seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Datu Beru, Aceh Tengah, sedang berjoget saat melakukan
PERISTIWA
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik keras pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahma
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Rasa kecewa masyarakat Kabupaten Batu Bara, khususnya di Kecamatan Talawi, kian memuncak akibat lambannya penanganan sampah ya
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mendalami kasus tudingan ijazah palsu yang melibatkan Presiden RI ke7, Joko Widodo (Jokowi). Terbaru, pi
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Anjas Asmara resmi dilantik sebagai Camat Sabak Timur oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja, menggantikan
PEMERINTAHAN