MEDAN — Tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melakukan penggeledahan di dua kantor pemerintahan di Kota Tebing Tinggi.
Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis interaktif (smartboard) untuk sekolah menengah pertama (SMP) negeri se-Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2024.
Plh Asisten Intelijen Kejati Sumut, Bani Ginting, mengatakan penggeledahan dilakukan pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi serta Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang berada di kompleks Kantor Wali Kota Tebing Tinggi.Baca Juga:
"Penggeledahan itu terkait penyelidikan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis interaktif bagi SMP Negeri se-Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2024," ujar Bani Ginting di Medan, Kamis (30/10/2025).
Bani menjelaskan, tim penyidik melakukan penggeledahan untuk mencari serta mengamankan alat bukti berupa dokumen fisik maupun elektronik yang diduga berkaitan dengan kegiatan pengadaan smartboard tersebut.
"Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak yang sebelumnya telah dimintai keterangan," katanya.
Ia menambahkan, hasil penggeledahan diharapkan dapat memperkuat alat bukti dalam penyidikan dan memperjelas dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
"Dari hasil penggeledahan, diharapkan dapat memperjelas penanganan perkara agar semakin terang benderang," ujar Bani menegaskan.
Secara terpisah, Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Sumut, Arif Kadarman, SH, MH, menegaskan bahwa penggeledahan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Menurut Arif, tim penyidik telah memperoleh surat penetapan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK.GLD/2025/PN.Mdn, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penggeledahan dari Kepala Kejati Sumut Nomor Print-12/L.2/Fd.2/10/2025.
"Tim penyidik telah memperoleh surat penetapan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan resmi dari Kajati Sumut. Semua langkah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum," ujar Arif Kadarman.
Arif menegaskan, penyidik akan terus bekerja mengumpulkan bukti untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan smartboard tersebut.
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
BANDA ACEH Delegasi United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) melakukan kunjungan kerja ke Polda Aceh pada Jumat, 13 Febr
NASIONAL
MEDAN Pimpinan Pusat (PP) ISARAH bersama Pimpinan Wilayah ISARAH Sumatera Utara memperkuat kolaborasi strategis dengan Universitas Al Wa
PENDIDIKAN
MEDAN Kesaksian mantan Direktur Operasional (Dirops) PTPN2 Wisnu Budi Arif dalam sidang lanjutan perkara korupsi penjualan 8.000an hek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan setuju jika UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi se
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lima koper berisi uang tunai senilai lebih dari Rp 5 miliar dalam penggeledahan di wi
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menepis kabar yang menyebut dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantim
POLITIK
BANDAR LAMPUNG Kepala Staf Korem (Kasrem) 043/Gatam, Kolonel Inf Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., menghadiri Upacara Gelar Operasi Gaktib
NASIONAL
