Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, sebagai saksi ahli media sosial dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap lima anggota DPR nonaktif, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (3/11/2025). (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
JAKARTA — Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, menilai bahwa tingkat literasidigital masyarakat Indonesia masih rendah, terutama dalam menyikapi konten viral di media sosial.
Hal ini disampaikan saat ia hadir sebagai saksi ahli media sosial dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap lima anggota DPR nonaktif, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (3/11/2025).
Dalam sidang tersebut, Ismail diminta menjelaskan fenomena penyebaran video anggota DPR yang berjoget saat sidang tahunan MPR pada Agustus 2025 lalu.
Ia menegaskan, meskipun masyarakat Indonesia sangat aktif bermedia sosial, kemampuan untuk memverifikasi informasi masih minim.
"Kalau kita tahu, literasidigital masyarakat kita itu masih sangat lemah. Ketika mendapat informasi yang entah benar atau salah, mereka sulit melakukan verifikasi," ujar Ismail di hadapan majelis MKD.
Menurutnya, bukan hanya kemampuan, tetapi niat masyarakat untuk memverifikasi informasi pun tergolong rendah.
Banyak pengguna media sosial yang langsung menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu.
"Niat untuk melakukan verifikasi itu kecil. Mereka cenderung langsung mengonsumsi dan menyebarkan," tambahnya.
Lebih lanjut, Ismail menjelaskan bahwa disinformasi dan hoaks cenderung menyebar lebih cepat dibandingkan klarifikasi.
Hal itu disebabkan oleh algoritma media sosial yang memprioritaskan konten viral, sehingga informasi menyesatkan mudah menjangkau audiens luas dalam waktu singkat.
"Hoaks dan disinformasi menyebar seperti naik mobil Ferrari. Namun, klarifikasinya sering disampaikan dengan cara yang kering dan lambat," ungkapnya.
Ismail menilai, tantangan utama dalam menghadapi fenomena ini adalah meningkatkan literasidigital masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan, terutama dalam konteks politik dan isu publik.