JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Pernyataan ini disampaikan menyusul putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran etik penggunaan jet pribadi oleh Ketua dan sejumlah anggota KPU.
"Evaluasi lebih detail penting agar tahapan pemilu berikutnya berjalan dengan akuntabilitas yang lebih baik," ujar Doli, Minggu (2/11/2025).Baca Juga:
Doli menjelaskan, kewenangan Komisi II DPR hanya sebatas evaluasi dan pengawasan anggaran.
Jika pimpinan Komisi II DPR memanggil KPU dan DKPP, agenda utama adalah evaluasi tata kelola agar masalah serupa tidak terulang.
"Kami tidak punya kewenangan untuk menghukum mereka," kata legislator Partai Golkar itu.
Ia juga berharap laporan lanjutan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berkembang ke ranah pidana.
Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada lima komisioner KPU terkait penggunaan jet pribadi dalam pelaksanaan tugas Pemilu 2024.
Mereka adalah Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta komisioner Idham Kholik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz.
Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal KPU Bernad Darmawan Sutrisno.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut penggunaan anggaran negara dan tata kelola lembaga penyelenggara pemilu.
DPR menegaskan akan memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran KPU ke depan lebih transparan dan akuntabel.*
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi petugas dan warga b
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di setiap kota dan kabupaten di Indonesia sebagai bagian dari p
PEMERINTAHAN
BEIRUT Militer Israel dilaporkan melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Lebanon hanya beberapa menit sebelum gencatan senjata
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima laporan pembangunan 300 jembatan perintis yang telah rampung dalam tiga bulan terakhir di ber
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih setibanya di Ta
NASIONAL
NEW YORK Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa, Antonio Guterres, mendesak kelompok Hizbullah untuk mematuhi gencatan senjata a
INTERNASIONAL
JAKARTA Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dijuluki Sultan Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro, mengajukan diri sebagai s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Universitas Indonesia menonaktifkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum yang diduga terlibat kasus pelecehan seksual. Penonaktifan terse
NASIONAL
MEDAN Polemik pelaporan terhadap Muhammad Jusuf Kalla oleh sebuah organisasi masyarakat (ormas) berlatar agama tertentu, dinilai berujun
AGAMA
