Polda Aceh Bongkar 19 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi dalam Sepekan, 22 Orang Jadi Tersangka
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh bersama jajaran polres menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam 19 laporan polisi terkait dugaan pe
NASIONAL
MEDAN — Polemik pelaporan terhadap Muhammad Jusuf Kalla oleh sebuah organisasi masyarakat (ormas) berlatar agama tertentu, dinilai berujung anti klimaks.
Dinamika terbaru justru mengarah pada wacana mediasi di tengah sorotan publik yang kian menguat.
Inisiator Kongres Perdamaian Dunia (Konperda), Sutrisno Pangaribuan, menyebut pelaporan tersebut sarat nuansa politik. Terutama setelah muncul informasi bahwa pelapor memiliki keterkaitan dengan struktur partai politik tertentu.Baca Juga:
Situasi ini memicu reaksi publik di media sosial, termasuk dorongan agar persoalan diselesaikan melalui dialog, bukan jalur hukum.
Di sisi lain, menurut Sutrisno, elite partai yang disebut memiliki hubungan dengan pelapor mulai mengambil langkah meredam polemik. Salah satu petinggi partai bahkan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi mediasi antara pelapor dan Muhammad Jusuf Kalla.
Wacana mediasi ini muncul di tengah rencana sebagian pendukung Jusuf Kalla yang dikabarkan akan menggelar aksi sebagai bentuk dukungan. Namun hingga kini, belum ada kepastian terkait realisasi rencana tersebut.
Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk dari kalangan umat Kristen, kata Sutrisno, juga mulai menyampaikan pandangan yang lebih menyejukkan. Mereka menilai tidak terdapat persoalan mendasar di tingkat akar rumput yang memicu konflik antarumat beragama.
Sutrisno menilai, penyelesaian melalui pendekatan dialog dan silaturahmi dinilai lebih relevan dibandingkan proses hukum formal. Apalagi, isu kerukunan umat beragama selama ini dinilai lebih efektif diselesaikan melalui komunikasi langsung antar pihak terkait.
Surrisno mengakui, beberapa kalangan bahkan menyarankan agar komunikasi dilakukan melalui lembaga representatif seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), guna menjaga keseimbangan dan representasi umat.
Sutrisno berharap, aparat penegak hukum tetap bersikap cermat dalam menangani laporan yang berkaitan dengan isu sensitif seperti hubungan antarumat beragama. Pendekatan yang proporsional dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial.*
(dh)
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh bersama jajaran polres menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam 19 laporan polisi terkait dugaan pe
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membawa seorang warga negara Taiwan berinisial YCY, 42 tahun, ke gedung Bareskr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah mempercepat penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setel
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya mengkaji ulang definisi tindak pidana korupsi dalam UndangUndang Pemberan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengembangkan desa serta kelurahan kr
PEMERINTAHAN
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan penyerahan pengelolaan RSUD dr M Thomsen kepada Pemerintah Kota Gunungsito
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta masyarakat melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan a
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta seluruh rumah sakit di Kota Medan tidak menolak pasien pengguna BPJS Kesehatan yang me
KESEHATAN
MEDAN Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkebunan dan pertemuan berbagai bud
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Banjir dan tanah longsor melanda enam kabupaten di Sumatera Utara pada pekan ketiga hingga keempat Oktober 2026. Bencana yang dipi
PERISTIWA