JAKARTA – Gubernur Riau, Abdul Wahid, resmi dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Dinas PUPR Provinsi Riau.
Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan Tenaga Ahli gubernur, Dani M. Nursalam, serta Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, M. Arief Setiawan, sebagai tersangka.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa OTT yang menjerat Abdul Wahid terkait proyek jalan dan jembatan di Dinas PUPR memang fokus pada penerimaan fee, namun ada temuan tambahan lain yang menguatkan dugaan gratifikasi.Baca Juga:
"Kalau OTT kan fokusnya dari PUPR. Nah, ada juga temuan-temuan lainnya. Makanya kita gunakan Pasal 12B untuk penerimaan-penerimaan lainnya," kata Asep, Rabu (5/11/2025).
KPK menduga Abdul Wahid menerima fee sebesar 2,5 persen dari penambahan anggaran 2025 untuk UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP. Anggaran awal Rp71,6 miliar bertambah menjadi Rp177,4 miliar, dengan kenaikan Rp106 miliar.
Setoran fee disebut dilakukan dalam tiga tahap pada Juni, Agustus, dan November 2025, dengan total sekitar Rp4 miliar dari permintaan Rp7 miliar.
Asep menambahkan, sejak awal menjabat, Abdul Wahid menginstruksikan bawahannya, khususnya kepala UPT jalan dan jembatan 1–6, untuk tegak lurus pada kepemimpinannya.
Kepala dinas, menurut Wahid, menjadi perpanjangan tangannya.
"Saat dikumpulkan, yang bersangkutan menyampaikan bahwa mataharinya adalah satu, semua harus tegak lurus pada mataharinya," ujar Asep.
Kasus ini menambah daftar pejabat tinggi di Indonesia yang tersandung dugaan gratifikasi dan pemerasan, sekaligus menegaskan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di tingkat provinsi.
Proses hukum terhadap Abdul Wahid dan rekan-rekannya masih berjalan di tahap penyidikan.*
(d/ad)
BANDA ACEH Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Dr H Taqwaddin, menerima penyerahan wakaf tanah seluas 5.611 meter persegi da
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kot
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung kondisi Jembatan Batang Angkola di Padang
PEMERINTAHAN
MADINA Tim gabungan Brimob dan Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara berhasil menyita 14 unit ekskavator dari lokasi tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, disebut purapura tidak mengenal terdakwa Hari Karyuliar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang dugaan korupsi penjualan aset PTPN II Regional I kepada PT Ciputra Land melalui skema kerja sama operasional (KSO) pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Dua unit alat berat jenis ekskavator diduga diamankan Tim Ditreskrimsus Satuan Brimob Polda Sumatera Utara di Kecamatan Sayur Mat
HUKUM DAN KRIMINAL
TEBING TINGGI Dedek Susanto, Bendahara Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), mengurus pembuatan No
NASIONAL
Oleh Yakub F. IsmailDUNIA seolah dibuat tidak percaya setelah Israel dibantu Amerika Serikat (AS) dengan cepat dan tanpa abaaba langsung m
OPINI
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi daerah percontohan (pilot project) implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produkt
PEMERINTAHAN
