Bos Tambang Batu Bara Ilegal di Kawasan IKN Ditangkap Bareskrim, Negara Rugi Rp5,7 Triliun!

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil menangkap pelaku utama tambang batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Tersangka diketahui berinisial M, bos perusahaan PT WU, yang berperan sebagai pemodal sekaligus penjual hasil tambang ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Kombes Feby D.P. Hutagalung mengatakan M sudah lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena tidak kooperatif setelah ditetapkan tersangka.

Baca Juga:

• Kalapas Labuhan Ruku Hadiri Malam Ramah Tamah Penyambutan Kajari Batu Bara

"Tersangka M sudah hampir dua bulan ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak kooperatif dan melarikan diri, sehingga ditetapkan sebagai DPO. Minggu lalu baru tertangkap dan kini diperiksa untuk pengembangan perkara," ujar Feby saat dikonfirmasi, Jumat, 7 November 2025.

Tersangka M ditangkap oleh tim Bareskrim di Jalan Lintas Sumatra, Pematang Rebah, Pekanbaru, Riau.

Dari hasil penyelidikan, M diketahui menjadi otak di balik praktik penambangan batu bara ilegal yang beroperasi di kawasan konservasi dekat proyek pembangunan IKN.

Kasus ini menggunakan modus operandi yang dikenal sebagai "dokumen terbang", yaitu praktik mengirim batu bara ilegal menggunakan dokumen perusahaan lain agar seolah-olah hasil tambang tersebut legal.

"Modus dokumen terbang ini mengelabuhi pemerintah. Batu bara hasil tambang ilegal dikirim memakai dokumen perusahaan lain, dijual dengan harga normal, dan pelaku mendapatkan keuntungan besar karena menghindari pembayaran royalti," kata Feby.

Sebelum penangkapan M, Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka lain dalam perkara ini, yakni YH dan CH sebagai penjual, serta MH sebagai pembeli batu bara ilegal untuk dijual kembali.

Dengan penangkapan M, total sudah ada empat tersangka dalam kasus tambang ilegal di wilayah IKN.

Kegiatan penambangan tersebut tak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kawasan konservasi Tahura Samboja yang menjadi bagian penting dari ekosistem sekitar proyek Ibu Kota Nusantara.

"Kerugian negara akibat kegiatan pertambangan ilegal di kawasan IKN diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun selama periode 2016–2025," ujar Feby.

Pemko Padangsidimpuan Raih Penghargaan Bersama Satpol PP di Kegiatan Pemusnahan Barang Ilegal

Satgas PKH Segel 6 Perusahaan Tambang Kuarsa di Bangka Belitung, Pengamat: Harus Ada Kepastian Hukum!

Tambang Nikel Ilegal, PT Bumi Morowali Utama Terancam Pidana Jika Tidak Bayar Denda

AGTI Apresiasi Menkeu Purbaya, Serukan Stop Pakaian Bekas Impor Ilegal

Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan IKN Tidak Akan Jadi 'Kota Hantu' Meski Anggaran Turun

Rokok Ilegal Masuk Jalur Legal, Siapa Untung? Ini Jawaban Purbaya