Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
Tapi terakhir, muncul nama Andi Bahtiar dan Suprapto mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut. Kedua warga Desa Sampali ini, dikabarkan membeli 65 hektar tanah tersebut dari 35 orang ahli waris dengan alas hak Landreform tahun 1969.
Landreform merupakan program pemerintah yang fokus pada upaya penataan dan redistribusi tanah pertanian kepada masyarakat. Redistribusi tanah pertanian kepada masyarakat yang dikenal dengan istilah landreform ini, merupakan inti dari reforma agraria.
Istilah reforma agraria di Indonesia, secara resmi dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria.
Atas dasar surat Landreform tahun 1969 itu, Andi Bahtiar dan Suprapto menggugat ke pengadilan hingga ke tingkat kasasi. Dengan dasar surat Landreform 1969 itu, Andi Bahtiar dan Suprapto menang dalam proses pengadilan.
Padahal, menurut Edwin Syahrizal Pohan SH, alas hak Andi Bahtiar dan Suprapto menguasai tanah itu adalah Landreform atau distribusi tanah tahun 1969 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut Nomor: 8/MM/L.R/1969 tertanggal 8 Agustus 1969.
TIDAK DITEMUKAN DI ARSIF
Edwin Syahrizal Pohan SH menjelaskan, SK Gubernur Sumut Nomor: 8/MM/L.R/1969 tertanggal 8 Agustus 1969 itu sendiri sudah dipertanyakan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsif Pemprov Sumut.
"Namun, melalui surat Nomor 005.1370/DISPUSIP/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024, Dinas Perpustakaan dan Arsif Pemprov Sumut menegaskan tidak menemukan dokumen tersebut," tegas Edwin Syahrizal Pohan SH.
Karena itu, Edwin Syahrizal Pohan SH memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan nasib masyarakat. Kalau benar Jewell Inivinity sebagai pengembang yang menguasai lahan itu, diharap untuk segera membayar ganti rugi kepada masyarakat.*
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI