Mentan Amran: Stok Beras RI Aman hingga 11 Bulan, Siap Hadapi Krisis Pangan Global
JAKARTA Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan Indonesia siap menghadapi potensi krisis pangan global dengan cadangan beras ya
EKONOMI
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan serta menahan lima orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengelolaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
Kelima tersangka merupakan pihak swasta atau kontraktor yang diduga memberikan suap kepada Bupati Situbondo periode 2021–2025, Karna Suswandi (KS), dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPP, Eko Prionggo Jati (EPJ).
"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kembali menetapkan tersangka dan menahan lima orang selaku pihak pemberi suap," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 10 November 2025.Baca Juga:
Asep menjelaskan, kelima tersangka tersebut langsung ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 4 hingga 23 November 2025, di Rutan Cabang KPK.
KPK menyebutkan lima tersangka pemberi suap itu adalah:
- Roespandi (ROS) – Direktur CV Ronggo
- Adit Ardian (AAR) – Direktur CV Karunia
- Tjahjono Gunawan (TG) – Pemilik CV Citra Bangun Persada
- Muhammad Amran Said Ali (MAS) – Direktur PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari
- As'al Fany Balda (AFB) – Direktur PT Badja Karya Nusantara
Mereka diduga memberikan uang suap kepada Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati sebagai imbalan atas pengaturan pemenang proyek konstruksi di lingkungan Dinas PUPP Situbondo.
Menurut Asep, perkara ini berawal dari rencana Pemkab Situbondo menggunakan dana pinjaman PEN tahun 2021 untuk proyek konstruksi.
Meskipun dana itu kemudian diganti dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), proses pengadaan barang dan jasa diduga sudah diatur sebelumnya.
"KS selaku bupati dan EPJ sebagai PPK diduga melakukan pengaturan pemenang paket pekerjaan," jelas Asep.
Dalam praktiknya, Karna Suswandi meminta "uang investasi" atau ijon sebesar 10 persen dari nilai proyek kepada kontraktor agar mereka dimenangkan dalam lelang.
Sementara EPJ meminta komitmen fee sebesar 7,5 persen.
Dari hasil pengaturan itu, Karna dan Eko diduga menerima total Rp 4,21 miliar, dengan rincian:
- Dari ROS: Rp 780,9 juta
- Dari TG: Rp 1,60 miliar
- Dari AAR: Rp 1,33 miliar
- Dari MAS & AFB (bersama): Rp 500 juta
JAKARTA Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan Indonesia siap menghadapi potensi krisis pangan global dengan cadangan beras ya
EKONOMI
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Seminar Nasional yang digelar Asosiasi Media Siber In
NASIONAL
BATU BARA Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menghadiri kegiatan Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan denga
POLITIK
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan terus berinovasi memperkuat pelayanan publik dengan meluncurkan nomor WhatsApp resmi untuk pengaduan
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke54 tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK menggelar kegiat
KESEHATAN
MANADO Seleksi awal Pemilihan Remaja Teladan GMIM Wilayah Manado Winangun Tahun 2026 resmi digelar di GMIM Kasih Kristus, Minggu (12/4/202
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Tim Opsnal Polsek Sosa, Polres Padang Lawas (Palas), mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Dal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melakukan penjangkauan atau rekrutmen siswa Sekolah Rakyat (SR) untuk tahun ajaran 2026/2027 d
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Polisi menemukan barang bukti baru dalam kasus dugaan pembunuhan seorang pedagang yang ditemukan tewas di Tempat Pemakama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tenggat waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan pembebasan lahan pembanguna
PEMERINTAHAN