KPK menilai praktik ini sebagai bentuk penyalahgunaan dana publik.
Dana yang semestinya digunakan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dijadikan ladang keuntungan pribadi.
"Ironisnya, dana yang seharusnya diprioritaskan untuk layanan publik di Situbondo, daerah dengan kapasitas keuangan terbatas, malah disalahgunakan," kata Asep.
Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebelumnya, Bupati Situbondo Karna Suswandi dan pejabat PUPP Eko Prionggo Jati telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Surabaya pada 31 Oktober 2025.
KPK menegaskan pengusutan kasus ini masih terus berkembang, termasuk penelusuran terhadap aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.*
(tb/ad)
WAMENA Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua BaratOrganisasi Papua Merdeka (TPNPBOPM) Sebby Sambom mengklaim kelompoknya bertang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melontarkan kritik terbuka terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait p
POLITIK
BANDA ACEH Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPD IKALLemhannas) Aceh kembali menggelar Ngopi Keba
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat nilai impor bahan bakar mineral ke Sumut mengalami penurunan pada Juli 2026. Nil
EKONOMI
SERDANG BEDAGAI Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah atau Ijeck meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Kabupaten
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai usulan agar masa jabatan kepala desa (kades) tidak lagi dibatasi periode mer
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta TNI mengevaluasi proses pembinaan dan penegakan disiplin prajurit menyusul mening
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Dian Andini Anggraheni, adik anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni, tidak h
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik dan Founder Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio menilai sejumlah kekuatan politik mulai memanaskan mesin menu
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meminta kasus dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis
NASIONAL
