WAMENA - Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengklaim kelompoknya bertanggung jawab atas penembakan tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Sebby juga menyatakan warga pendatang tidak diperbolehkan memasuki wilayah yang disebut sebagai zona konflik bersenjata.
Pernyataan tersebut disampaikan Sebby setelah tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya tewas ditembak di Distrik Muliama. Dia menyebut larangan tersebut berlaku bagi warga pendatang yang masuk ke wilayah konflik dengan berbagai alasan.
"Wilayah konflik bersenjata di seluruh tanah Papua, orang imigran tidak diperbolehkan masuk di wilayah perang konflik bersenjata," kata Sebby, dikutip Sabtu (12/9/2026).Baca Juga:
Sebby juga menyatakan larangan tersebut berlaku bagi warga yang datang untuk menjalankan pelayanan kesehatan, pendidikan, kegiatan gereja maupun pertanian.
"Dengan demikian kami tegaskan sekali lagi, bahwa wilayah perang ini orang Indonesia tidak diizinkan masuk. Anda-anda mengklaim itu pelayanan gereja kah, pelayanan kesehatan kah, pendidikan kah, pertanian kah, segala macam, tidak masuk," ujarnya.
Sebby kemudian mengklaim ketiga korban sempat melarikan diri ketika diperiksa kelompok bersenjata sebelum akhirnya ditembak.
"Laporan TPNPP oleh Kodam Ndugama sangat jelas. Mereka sampaikan bahwa tiga orang itu, mereka melarikan diri. Jadi kita tembak, yang lain tidak tembak karena mereka bersedia diperiksa," katanya.
Dia juga mengklaim kelompoknya sebelumnya telah menerima laporan mengenai seorang perempuan yang dicurigai berkaitan dengan aktivitas intelijen dari Jakarta.
"Dan kami juga sudah terima laporan sebelumnya bahwa ada perempuan ini dicurigai. Kami sudah terima laporan jauh-jauh sebelumnya. Mereka bilang ada satu agen intelijen yang dikirim dari Jakarta," ujar Sebby.
Sebby menyatakan pihak yang dianggap membantu aparat, baik orang asli Papua maupun warga pendatang, juga dapat menjadi sasaran tindakan kelompoknya. Dia menilai pekerjaan di sejumlah sektor di Papua semestinya diberikan kepada orang asli Papua.
"Siapa suruh kamu datang di Papua? Orang-orang Indonesia ini, cari apa? Siapa suruh datang dan cari apa? Karena tenaga kesehatan, tenaga pegawai negeri, apa pun semua harus difungsikan orang asli Papua," katanya.
Dia juga menolak kedatangan pekerja dari sejumlah daerah di Indonesia untuk mengisi posisi di provinsi maupun kabupaten baru di Papua.
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap di wilayah terdepan, terluar, dan te
NASIONAL
WAMENA Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua BaratOrganisasi Papua Merdeka (TPNPBOPM) Sebby Sambom mengklaim kelompoknya bertang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melontarkan kritik terbuka terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait p
POLITIK
BANDA ACEH Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPD IKALLemhannas) Aceh kembali menggelar Ngopi Keba
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat nilai impor bahan bakar mineral ke Sumut mengalami penurunan pada Juli 2026. Nil
EKONOMI
SERDANG BEDAGAI Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah atau Ijeck meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Kabupaten
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai usulan agar masa jabatan kepala desa (kades) tidak lagi dibatasi periode mer
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta TNI mengevaluasi proses pembinaan dan penegakan disiplin prajurit menyusul mening
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Dian Andini Anggraheni, adik anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni, tidak h
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik dan Founder Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio menilai sejumlah kekuatan politik mulai memanaskan mesin menu
POLITIK
