JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) untuk memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan wilayah 3T menjadi salah satu prioritas dalam perluasan layanan MBG. Selain itu, BGN juga memprioritaskan daerah yang memiliki angka stunting tinggi dan sangat tinggi.
Pembukaan SPPG akan dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan serta kesiapan masing-masing wilayah.Baca Juga:
"Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali," kata Sudaryono, dikutip Sabtu (12/9/2026).
Sudaryono mencontohkan wilayah Maluku dan Papua yang masih memiliki banyak satuan pendidikan yang belum terlayani program MBG. Berdasarkan pendataan BGN, terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum memperoleh layanan MBG.
"Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia," jelasnya.
Untuk memperluas layanan tersebut, BGN akan membuka SPPG di wilayah yang telah ditetapkan sebagai prioritas. Namun, pembukaan SPPG tidak dilakukan secara serentak.
Menurut BGN, pelaksanaan pembukaan SPPG akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kesiapan di masing-masing wilayah.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses program MBG hingga ke daerah yang selama ini belum mendapatkan layanan, terutama wilayah 3T dan daerah dengan persoalan stunting yang masih tinggi.
Perluasan layanan juga menjadi bagian dari upaya BGN memastikan program MBG dapat menjangkau lebih banyak satuan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.* (oz/dh)
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap di wilayah terdepan, terluar, dan te
NASIONAL
WAMENA Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua BaratOrganisasi Papua Merdeka (TPNPBOPM) Sebby Sambom mengklaim kelompoknya bertang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melontarkan kritik terbuka terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait p
POLITIK
BANDA ACEH Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPD IKALLemhannas) Aceh kembali menggelar Ngopi Keba
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat nilai impor bahan bakar mineral ke Sumut mengalami penurunan pada Juli 2026. Nil
EKONOMI
SERDANG BEDAGAI Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah atau Ijeck meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Kabupaten
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai usulan agar masa jabatan kepala desa (kades) tidak lagi dibatasi periode mer
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta TNI mengevaluasi proses pembinaan dan penegakan disiplin prajurit menyusul mening
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Dian Andini Anggraheni, adik anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni, tidak h
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik dan Founder Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio menilai sejumlah kekuatan politik mulai memanaskan mesin menu
POLITIK
