Turun Bulanan tapi Melonjak 48% Sepanjang Tahun, Ini Tren Impor Bahan Bakar Mineral Sumut Juli 2026
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat nilai impor bahan bakar mineral ke Sumut mengalami penurunan pada Juli 2026. Nil
EKONOMI
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meminta kasus dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), diusut secara menyeluruh. Dia menegaskan keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tersebut.
Sebanyak 352 siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG di Lombok Tengah pada Jumat (11/9/2026).
"Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh," kata Sari dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).Baca Juga:
Sari meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup kepatuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Dia menilai evaluasi tidak cukup hanya untuk mengetahui penyebab kejadian, tetapi juga memastikan seluruh tahapan penyediaan makanan telah dijalankan sesuai ketentuan.
"Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain," tegasnya.
Menurut Sari, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG perlu diperkuat tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga melalui fungsi pengawasan DPR.
"DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar," ujarnya.
Sari menekankan keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat. Kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak juga menjadi bagian penting yang harus dijamin.
"Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi," kata Sari.
Kasus dugaan keracunan tersebut menjadi perhatian setelah ratusan siswa di Lombok Tengah mengalami sejumlah keluhan kesehatan usai mengonsumsi menu MBG. Penanganan para siswa dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan.
Pemerintah dan pihak terkait masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab munculnya keluhan kesehatan tersebut serta mengetahui apakah terdapat pelanggaran SOP dalam proses penyediaan dan distribusi makanan.
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat nilai impor bahan bakar mineral ke Sumut mengalami penurunan pada Juli 2026. Nil
EKONOMI
SERDANG BEDAGAI Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah atau Ijeck meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Kabupaten
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai usulan agar masa jabatan kepala desa (kades) tidak lagi dibatasi periode mer
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta TNI mengevaluasi proses pembinaan dan penegakan disiplin prajurit menyusul mening
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Dian Andini Anggraheni, adik anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni, tidak h
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik dan Founder Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio menilai sejumlah kekuatan politik mulai memanaskan mesin menu
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meminta kasus dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas turun langsung meninjau kegiatan gotong royong dan pembenahan drainase di Jalan Marelan II
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengusulkan alokasi anggaran sebesar 35 untuk pembangunan kawasan Medan bagian utara, term
PEMERINTAHAN
JAKARTA Berutang untuk memenuhi biaya keberangkatan haji diperbolehkan dalam Islam dengan sejumlah syarat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) m
AGAMA