PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
MEDAN — Bank Sumut merespons penahanan Analis Kredit Kantor Cabang Pembantu Krakatau, Lutfi Putra Lesmana, oleh penyidik Pidana Khusus Kejati Sumatera Utara.
Lutfi ditahan terkait dugaan mark-up agunan dan pemalsuan data pada permohonan kredit modal usaha CV HA Grup pada 2012.
Sekretaris Perusahaan Bank Sumut, Suwandi, menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan.Baca Juga:
Bank juga menyatakan siap membantu penyidik dengan menyediakan dokumen maupun keterangan yang diperlukan.
"Bank Sumut sepenuhnya menghormati proses hukum dan siap memberikan dukungan data atau informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum," ujar Suwandi dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 November 2025.
Ia menambahkan, Bank Sumut berkomitmen menjaga prinsip Good Corporate Governance (GCG), integritas, serta kepatuhan terhadap regulasi perbankan.
Penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan budaya kepatuhan disebut terus dilakukan secara berlapis.
Langkah perbaikan itu meliputi peningkatan sertifikasi kompetensi pegawai, digitalisasi proses bisnis, serta pengawasan berjenjang untuk memastikan seluruh aktivitas perbankan berjalan transparan dan akuntabel.
"Bank Sumut terus tumbuh dan memperkuat kontribusi bagi pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat Sumatera Utara. Kepercayaan nasabah menjadi prioritas kami," kata Suwandi.
Sebelumnya, penyidik Kejati Sumut menetapkan Lutfi sebagai tersangka setelah pemeriksaan intensif dan terpenuhinya dua alat bukti.
Ia diduga melanggar ketentuan pemberian fasilitas Kredit Rekening Koran sesuai SK Direksi PT Bank Sumut No. 202/Dir/DKr-KK/SK/2011.
Dalam penyidikan, Lutfi diduga melakukan mark-up nilai agunan, memalsukan data, serta menyimpang dari prosedur kredit.
Tindakannya membuat kredit modal usaha senilai Rp 3 miliar cair pada 2012. Penyidik menyebutkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 2,29 miliar.*
(d/ad)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL