PEKAN BARU- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan rangkaian penyidikan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Riau, Abdul Wahid, dengan menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Selasa (11/11/2025).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) terkait dugaan pergeseran anggaran di Dinas PUPR.
"Penyidik melakukan penggeledahan untuk mencari dan menemukan barang bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP," ujar Budi, Rabu (12/11/2025).Baca Juga:
Penggeledahan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa di kantor Gubernur Riau pada Senin (11/11/2025), yang menyasar dokumen anggaran Pemprov Riau.
Usai penggeledahan di kantor gubernur, KPK memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Syahrial Abdi dan Kepala Bagian Protokol Sekretaris Daerah, Raja Faisal.
Kasus ini bermula dari OTT KPK pada Senin (3/11/2025) yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, Sekretaris Dinas Ferry Yunanda, serta orang kepercayaan Abdul Wahid, Tata Maulana. Seorang tenaga ahli gubernur, Dani M. Nursalam, menyerahkan diri sehari setelah OTT.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12e, 12f, dan/atau 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
KPK menegaskan penggeledahan ini penting untuk mengungkap alur pergeseran anggaran dan memastikan seluruh barang bukti dapat dijadikan dasar hukum dalam penyidikan.*
(km/um)
JAKARTA Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Ombudsman RI da
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polemik kepengurusan DPC PDIP Medan terus memanas. Mantan Wakil Ketua DPC PDIP Medan, Parlindungan Sinaga, menyoroti belum keluarn
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendorong penyelenggaraan event internasional berkelas dunia di Sumut guna memperku
PEMERINTAHAN
KARO Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mengukuhkan Gelora Kurnia Putra Ginting sebagai K
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut mengemb
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus mendatang. Sensu
EKONOMI
MEDAN Pemko Medan terus mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan Safari Ramadan. Kali ini, Sekretaris Daerah Kota Medan Wi
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat untuk menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial, khususnya d
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama unsur TNI dan Polri akan memberika
PEMERINTAHAN
MEDAN Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Medan bersama perwakilan Palang Merah Amerika menggelar audiensi dengan Pemerintah Kota (Pem
PEMERINTAHAN
