Usai Dicopot dari Jabatan Ketua DPD Sumut, Sekjen Golkar: Ijeck Akan Ditarik Jadi Pengurus DPP
MEDAN DPP Partai Golkar resmi menunjuk Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, menggant
POLITIK
LANGKAT – Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat mengungkap praktik pemerasan yang dilakukan dua pria berinisial DFN (23) dan RDM (24) di Kecamatan Stabat.
Kedua pelaku yang mengaku sebagai bagian dari aliansi PMD-SU itu diamankan bersama barang bukti uang tunai Rp10 juta dan dua unit telepon genggam.
Kasus bermula pada Rabu, 12 November 2025, ketika korban menerima pesan dari DFN yang mengancam akan menggelar aksi demonstrasi terkait usaha galian C miliknya apabila tidak memberikan uang sebesar Rp15 juta.Baca Juga:
Merasa diintimidasi, korban kemudian memenuhi permintaan pertemuan di sebuah kafe di Stabat.
Pada Kamis malam, 13 November 2025, korban kembali bertemu DFN di Uncle Kuphi, Jalan Jenderal Sudirman, dan menyerahkan uang Rp10 juta.
Tak lama setelah laporan diterima, Tim Opsnal Pidum Sat Reskrim melakukan penyergapan dan langsung mengamankan DFN beserta barang bukti.
Dari hasil interogasi, DFN mengakui perbuatannya dan mengungkap keterlibatan rekannya, RDM.
Polisi kemudian bergerak cepat melakukan pengembangan dan menangkap RDM di lokasi terpisah.
Barang bukti berupa uang tunai Rp10 juta, satu ponsel Samsung Galaxy A22, dan satu iPhone 13 turut disita.
Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Ghulam Yanuar Lutfi, menegaskan seluruh proses penyidikan dilakukan sesuai prosedur hukum. "Setiap tindakan kami merupakan tindak lanjut laporan korban dan analisis penyidik sesuai SOP," ujarnya, Jumat, 14 November 2025.
Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, memuji respons cepat Sat Reskrim dalam mengungkap kasus tersebut.
Ia menilai pemerasan merupakan tindak pidana yang berdampak luas pada ketenangan masyarakat.
"Pemerasan menimbulkan rasa takut, mengganggu usaha, dan memengaruhi stabilitas sosial. Polres Langkat tidak akan memberi ruang bagi pelaku yang memanipulasi isu atau mengancam menggunakan mobilisasi massa demi keuntungan pribadi," kata David.
Ia menekankan bahwa keberhasilan membongkar kasus pemerasan ini merupakan bagian dari strategi kepolisian dalam memperkuat kepercayaan publik melalui prinsip presisi: respons cepat, analisis akurat, dan tindakan tegas berdasarkan fakta lapangan.
Kapolres juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan ancaman atau upaya pemerasan tanpa ragu. "Identitas pelapor kami lindungi. Ketika masyarakat dan kepolisian bergerak bersama, keamanan menjadi kekuatan kolektif," ujarnya.
Pengungkapan kasus ini, kata dia, menunjukkan komitmen Polres Langkat dalam menjaga situasi Kabupaten Langkat tetap kondusif dan bebas dari praktik kriminal yang meresahkan.*
(dh)
MEDAN DPP Partai Golkar resmi menunjuk Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, menggant
POLITIK
GIANYAR Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polres Gianyar terus meningkatkan kegiatan patroli dan pembinaan masyarakat (Pol
NASIONAL
DENPASAR Personel Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas SIM) Polresta Denpasar aktif meningkatkan kualitas pelayanan publik mela
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait keterlibatannya dalam turnamen golf yang digelar
NASIONAL
JAKARTA Mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi di wilayah terdampak banjir besar di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan
NASIONAL
LANGKAT Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, melakukan kunjungan kerja ke Kodim 0203/L
NASIONAL
SIBOLGA Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) HM Jusuf Kalla meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah (T
NASIONAL
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Statistik Kriminal 2024/2025 yang menunjukkan tren penurunan kasus kejahatan terhadap nyawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Sumatera Utara menuai protes dari sejumlah pengurus part
POLITIK
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan tidak akan memberlakukan skema Work From Anywhere (WFA) bagi pegawainya selama libur
NASIONAL