Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan keprihatinannya atas penetapan Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Abdul Wahid menjadi gubernur keempat di Riau yang terseret kasus korupsi.
"Riau ini sangat prihatin. Ini sudah empat kali kasus korupsi gubernur," kata Bima Arya kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).Baca Juga:
Bima menekankan, kasus yang menimpa empat gubernur Riau sejatinya menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah.
Evaluasi perlu dilakukan mulai dari proses rekrutmen, mekanisme pemilihan, hingga pengawasan pemerintahan.
"Ini artinya kembali lagi kita harus melakukan evaluasi secara menyeluruh mulai dari rekruitmen kepala daerah, sistem pemilihan sampai sistem pengawasan pemerintahan," ujarnya.
Menurut Bima, pemerintah pusat melalui Kemendagri telah rutin memberikan arahan dan pembinaan bagi kepala daerah, termasuk dalam retret anti-korupsi di Magelang.
Sistem pencegahan juga telah dibangun bersama KPK, Kejaksaan, dan BPKP.
Sebelumnya, KPK menetapkan Abdul Wahid, Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur, dan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, M Arief Setiawan, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
"Ini adalah keprihatinan bagi kami, pertama, sudah empat kali ada empat gubernur yang ditangani terkait tindak pidana korupsi," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/11).
Kasus ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pejabat di Riau untuk menjaga integritas dan menegakkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.*
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN