JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan keprihatinannya atas penetapan Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Abdul Wahid menjadi gubernur keempat di Riau yang terseret kasus korupsi.
"Riau ini sangat prihatin. Ini sudah empat kali kasus korupsi gubernur," kata Bima Arya kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).Baca Juga:
Bima menekankan, kasus yang menimpa empat gubernur Riau sejatinya menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah.
Evaluasi perlu dilakukan mulai dari proses rekrutmen, mekanisme pemilihan, hingga pengawasan pemerintahan.
"Ini artinya kembali lagi kita harus melakukan evaluasi secara menyeluruh mulai dari rekruitmen kepala daerah, sistem pemilihan sampai sistem pengawasan pemerintahan," ujarnya.
Menurut Bima, pemerintah pusat melalui Kemendagri telah rutin memberikan arahan dan pembinaan bagi kepala daerah, termasuk dalam retret anti-korupsi di Magelang.
Sistem pencegahan juga telah dibangun bersama KPK, Kejaksaan, dan BPKP.
Sebelumnya, KPK menetapkan Abdul Wahid, Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur, dan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, M Arief Setiawan, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
"Ini adalah keprihatinan bagi kami, pertama, sudah empat kali ada empat gubernur yang ditangani terkait tindak pidana korupsi," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/11).
Kasus ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pejabat di Riau untuk menjaga integritas dan menegakkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.*
(d/a008)
MEDAN Video yang memperlihatkan dugaan pasien ditelantarkan hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi menambah enam negara dan wilayah yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia. K
PARIWISATA
BENER MERIAH Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung pengembangan s
EKONOMI
TANJAB TIMUR Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra, S.P., S.I.K., melakukan silaturahmi dengan jajaran TNI dan Kejaksaan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Binjai, menuai sorotan dari DP
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai langkah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengikuti rapat koordinasi monitoring dan asistensi penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan bersama
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polemik pengalihan penanganan sejumlah perkara yang menyeret nama eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adr
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan gangguan antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisia
NASIONAL
