BANDAR LAMPUNG – Pekerjaan proyek revitalisasi satuan Pendidikan SMP Muhamadiyah 5 Bandar Lampung, yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 2 Baruna Jaya Karang Maritim Panjang, diduga kuat syarat dengan korupsi dan menuai sorotan tajam publik.
Proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan ini, justru terindikasi kuat menjadi ajang bancakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Baca Juga:
Awak media yang melakukan investigasi di lokasi proyek, menemukan sejumlah kejanggalan yang sangat mencolok. Salah satunya adalah penggunaan rangka baja yang diduga tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Rangka baja tersebut terlihat polos, tidak bermerek, dan diduga kualitasnya sangat rendah sehingga berpotensi tidak akan bertahan lama. Padahal, setiap bangunan konstruksi atap baja ringan seharusnya menggunakan SNI untuk menjamin keamanan dan kualitas bangunan.
"Penggunaan rangka baja yang tidak sesuai dengan SNI sangat membahayakan keselamatan siswa dan guru di sekolah ini. Jika terjadi sesuatu, siapa yang akan bertanggung jawab?" ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Padahal, anggaran bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk proyek ini terbilang fantastis, yaitu sebesar Rp 377.180.000,- yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2025.
Namun, kenyataannya, kualitas pekerjaan dan material yang digunakan jauh dari harapan.
Saat dikonfirmasi terkait rangka baja yang tidak memenuhi SNI, Kepala Sekolah SMP Muhamadiyah 5 Bandar Lampung, Andri, yang juga penanggung jawab proyek, justru mengatakan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan RAB.
Pernyataan ini sangat aneh dan menimbulkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutupi.
Kemudian saat ditanya soal kusen Jendela yang lama sudah mulai lapuk-lapuk, ia mengatakan kusen Jendela itu tidak masuk di dalam RAB, namun anehnya pernyataan kepsek Andri dan Roni, selaku seketaris pembangunan berbeda, padahal sebelumnya Roni, mengatakan semua kusen sudah diganti yang baru, namun keterangan keduanya sangat berbeda, sebenarnya ada apa dalam hal ini, Jadi tanda tanya besar publik.
Selain itu, awak media juga menemukan bahwa paving block sekolah yang sudah lama tidak diganti.
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
