JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam Rapat Paripurna, Selasa, 18 November 2025.
Pengesahan ini disebut menjadi tonggak pembaruan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah puluhan tahun mengacu pada aturan warisan kolonial Belanda.
Di tengah agenda penting tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengumumkan akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk #TolakRKUHAP di depan gedung DPR sejak pagi.Baca Juga:
Mahasiswa menilai sejumlah pasal dalam draf RKUHAP berpotensi melemahkan perlindungan hak publik jika tidak diawasi secara ketat.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa RUU KUHAP telah melalui pembahasan panjang sejak ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 18 Februari 2025.
Menurut dia, ada 14 substansi utama yang menjadi fokus pembaruan hukum acara pidana, termasuk penyesuaian terhadap perkembangan hukum nasional, internasional, serta nilai-nilai dalam KUHP baru.
Beberapa poin krusial dalam RUU KUHAP antara lain:
1. Penyesuaian Hukum Acara Pidana
RUU KUHAP menyelaraskan aturan acara pidana dengan perkembangan hukum nasional, internasional, serta nilai-nilai modern yang menekankan orientasi restoratif, rehabilitatif, dan restitutif.
2. Penguatan Hak Tersangka dan Terdakwa
Regulasi baru mempertegas hak:
- Mendapat bantuan hukum sejak awal,
- Tidak dipaksa mengaku,
- Mendapat peradilan yang adil dan transparan.
3. Pengaturan Penyadapan Lebih Ketat
Setiap tindakan penyadapan wajib mendapatkan izin pengadilan, sebuah langkah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
4. Penahanan Lebih Terkontrol
RUU KUHAP memberi batasan waktu penahanan yang lebih jelas dan memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah praktik penahanan sewenang-wenang.
5. Penguatan Peran Hakim Pengawas
Hakim pengawas dan pengamat mendapat kewenangan lebih besar dalam memantau:
- Proses penyidikan,
- Penahanan,
- Pelaksanaan upaya paksa lain oleh aparat.
6. Penguatan Peran Advokat
Advokat diposisikan sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana, termasuk kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.
PADANG LAWAS Nama Patih Marahamat Siregar menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di wilayah Barumun Raya,
SOSOK
MEDAN Etnis Melayu dikenal sebagai salah satu kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Kota Medan. Kehad
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, akhirnya angkat bicara mengenai keputusan Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli, ya
POLITIK
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melontarkan peringatan keras kepada Iran setelah menuduh Teheran melanggar
INTERNASIONAL
OlehMuhammad Yazid AlFaizi DALAM sistem demokrasi yang baik, janji kampanye merupakan kontrak sosial sakral antara calon pemimpin dan raky
OPINI
OlehAli Lubis.PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk rakyat. Bukan hanya dalam bentuk janj
OPINI
JAKARTA Ayat Kursi merupakan salah satu ayat dalam AlQur&039an yang banyak diamalkan umat Islam. Salah satu keutamaannya adalah menja
AGAMA
DAIRI Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, tidak hanya dikenal sebagai daerah penyangga kawasan Danau Toba, tetapi juga memiliki banyak dest
PARIWISATA
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri 2026 kembali menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Ke
EKONOMI
BANDUNG Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA, menghadiri Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Administrasi Bisnis Ir. H. T
NASIONAL
