Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan membawa sejumlah dokumen dalam kontainer plastik saat proses penggeledahan terkait dugaan tindak pidana dugaan korupsi biit nanas tahun anggaran 2024. (Foto: antara)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
Penggeledahan berlangsung sejak siang hingga malam, Kamis, 20 November 2025.
Asisten Pidana Khusus Kejati Sulsel, Rachmat Supriadi, menjelaskan dokumen-dokumen yang disita berasal dari rekanan pengadaan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun), serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sulsel.
"Kami mengambil dokumen terkait usulan pengadaan dan pencairan anggaran untuk melengkapi bukti tindak pidana korupsi," ujar Rachmat.
Penggeledahan pertama dilakukan di kantor perusahaan swasta di Kabupaten Gowa, rekanan pengadaan bibit nanas.
Selanjutnya, tim penyidik menuju kantor Dinas TPHBun di Jalan Amirullah Makassar, dan terakhir ke kantor BKAD di Kompleks Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo.
Kasus ini diduga terkait penggelembungan harga bibit nanas dan pengadaan fiktif.
Rachmat mengatakan penyidik telah memeriksa sekitar 10 saksi untuk memperkuat penyelidikan.
"Kami baru di tahap penyidikan, belum ada penetapan tersangka. Penyitaan dokumen ini untuk mengembangkan bukti lebih lanjut," ujarnya.
Penggeledahan merespons laporan Garda Aktivis Mahasiswa Indonesia (GAKMI) yang sebelumnya menyerahkan bukti dugaan korupsi ke Kejati Sulsel pada Oktober 2025.
Menurut Rachmat, Kejati bertindak cepat untuk memastikan proses penyidikan berjalan tepat waktu.
Kasus ini masih dalam pengembangan, termasuk pemeriksaan dokumen dan saksi tambahan, untuk memastikan adanya dugaan mark up harga bibit nanas dan kegiatan pengadaan fiktif.*