JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI serta proyek pengadaan gas air mata di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hingga kini belum naik ke tahap penyelidikan.
"Laporan dumas (pengaduan masyarakat) terkait jet, kemudian gas air mata, kayaknya masih di dumas ini karena saya belum lihat," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/11) malam.
Asep menjelaskan, sebagai Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi, posisinya memungkinkan untuk mengecek dokumen-dokumen penyelidikan yang sedang berjalan di KPK.Baca Juga:
Namun, dua laporan pengaduan tersebut belum tampak olehnya.
"Surat-surat ada lah ya nanti sampai ke Plt. Namun, belum ada ini. Berarti masih di sana," jelas Asep.
Laporan pengaduan pertama terkait dugaan korupsi pengadaan pesawat jet pribadi oleh KPU RI diajukan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Transparency International (TI) Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia pada 7 Mei 2025.
Kasus ini mencuat setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan sejumlah anggota KPU seperti Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz.
DKPP menyebut penggunaan jet pribadi hingga 59 kali saat bertugas menghabiskan anggaran sebesar Rp90 miliar.
Sementara itu, dugaan korupsi pengadaan gas air mata di Polri dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada KPK pada 15 Agustus 2025.
Sampai saat ini, laporan tersebut juga belum masuk tahap penyelidikan.
Plt Deputi Penindakan KPK menegaskan, meski laporan belum naik ke penyelidikan, KPK tetap membuka jalur pengaduan dan memantau setiap laporan dari masyarakat.
"Kami tetap menerima laporan masyarakat dan akan menindaklanjuti sesuai prosedur," ujar Asep.*
JAKARTA Pasal 218 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penghinaan terhadap Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Surya Syahputra Pulungan, meminta masyarakat tetap tenang menyikapi kabar t
KESEHATAN
NIAS SELATAN Penanganan kasus dugaan korupsi penyelewengan Dana Daerah Terpencil (Dacil) untuk tunjangan guru di Kabupaten Nias Selatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Belasan hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Makassar ikut ambil bagian dalam aksi mogok sidang nasional yang digelar serentak ole
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gim simulasi pembangunan kota TheoTown kembali ramai dimainkan warganet Indonesia. Permainan yang tersedia gratis di platform An
SAINS DAN TEKNOLOGI
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menghadiri penerimaan kunjungan kerja Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kontroversi terkait tayangan Mens Rea Pandji Pragiwaksono terus bergulir. Ahli Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, menilai Netfli
ENTERTAINMENT
ASAHAN Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi antara kereta api dan truk pengangkut pisang di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di
PERISTIWA
BANDA ACEH Kasus dugaan korupsi beasiswa Pemerintah Aceh yang dikelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh teru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kabar gembira bagi ARMY Indonesia. Boyband fenomenal asal Korea Selatan, BTS, akan menggelar konser tur dunia mereka di Jakarta
ENTERTAINMENT
