Rico Waas Terima Rekomendasi LKPJ 2025 DPRD Medan, Janji Jadikan Catatan sebagai Evaluasi Kinerja
MEDAN Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menerima langsung rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan terhadap Laporan Kete
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI serta proyek pengadaan gas air mata di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hingga kini belum naik ke tahap penyelidikan.
"Laporan dumas (pengaduan masyarakat) terkait jet, kemudian gas air mata, kayaknya masih di dumas ini karena saya belum lihat," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/11) malam.
Asep menjelaskan, sebagai Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi, posisinya memungkinkan untuk mengecek dokumen-dokumen penyelidikan yang sedang berjalan di KPK.Baca Juga:
Namun, dua laporan pengaduan tersebut belum tampak olehnya.
"Surat-surat ada lah ya nanti sampai ke Plt. Namun, belum ada ini. Berarti masih di sana," jelas Asep.
Laporan pengaduan pertama terkait dugaan korupsi pengadaan pesawat jet pribadi oleh KPU RI diajukan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Transparency International (TI) Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia pada 7 Mei 2025.
Kasus ini mencuat setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan sejumlah anggota KPU seperti Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz.
DKPP menyebut penggunaan jet pribadi hingga 59 kali saat bertugas menghabiskan anggaran sebesar Rp90 miliar.
Sementara itu, dugaan korupsi pengadaan gas air mata di Polri dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada KPK pada 15 Agustus 2025.
Sampai saat ini, laporan tersebut juga belum masuk tahap penyelidikan.
Plt Deputi Penindakan KPK menegaskan, meski laporan belum naik ke penyelidikan, KPK tetap membuka jalur pengaduan dan memantau setiap laporan dari masyarakat.
"Kami tetap menerima laporan masyarakat dan akan menindaklanjuti sesuai prosedur," ujar Asep.*
MEDAN Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menerima langsung rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan terhadap Laporan Kete
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua TP PKK Airin Rico Waas menekankan pentingnya kegiatan mendongeng sebagai sarana penguatan literasi dan numerasi anak usia di
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Belasan siswa SD Swasta As Syifa di Desa Jati Rejo, Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang, diduga mengalami keracunan usai m
PERISTIWA
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menilai kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan sepanjang tahun anggaran 2025 masih belum o
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan sikap netral dalam proses pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan (PWPM)
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Konten kreator asal Perbaungan, Serdang Bedagai, Prayuka Uganda alias Yuka, dituntut 8 tahun 6 bulan penjara oleh jaksa pen
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menolak menerima hibah bangunan terapung yang menyerupai masjid di kawasan Water Front City at
PEMERINTAHAN
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Ko
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Rancangan P
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil pem
PEMERINTAHAN