Kasatgas KPK AKBP Rossa Purbo Bekti Dilaporkan ke Dewas, Diduga Hambat Pemanggilan Bobby Nasution

JAKARTA- Kepala Satuan Tugas Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Rossa Purbo Bekti, dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK oleh Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Laporan itu menuding Rossa menghambat pemanggilan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam penyidikan dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

Ketua KAMI, Yusril SK, mengatakan laporan diserahkan pada 17 November 2025.

Baca Juga:

• KAMI Laporkan Kepala Satgas KPK ke Dewas, Dugaan Hambat Pemanggilan Bobby Nasution

Ia menilai penyidikan berjalan timpang karena Bobby belum pernah dipanggil sebagai saksi, meski namanya disebut relevan dalam konstruksi perkara.

"Kami melihat adanya upaya menghalangi proses hukum. Prinsip equality before the law tidak boleh dilanggar," kata Yusril dalam keterangan tertulis.
---

Dugaan Penghambatan Pemanggilan Bobby

KAMI menuduh Rossa menahan langkah penyidik memeriksa Bobby.

Menurut mereka, penyidik sebelumnya mengusulkan pemanggilan orang nomor satu di Sumut itu, namun usulan tersebut tak dilanjutkan.

KAMI juga menyinggung potensi intervensi politik. Bobby diketahui merupakan menantu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

"Ada indikasi intervensi khusus yang membuat pemanggilan tak kunjung dilakukan," ujar Yusril.

Kelompok itu menilai ketidakhadiran Bobby dalam penyidikan menimbulkan tanda tanya besar tentang independensi KPK.
---

Peristiwa Tambahan Ikut Disorot

Dalam laporannya, KAMI juga menyebut insiden terbakarnya rumah seorang hakim Pengadilan Tipikor Medan yang sebelumnya meminta Bobby hadir sebagai saksi di persidangan terkait proyek yang sama.

Peristiwa itu, menurut KAMI, memperkuat dugaan adanya tekanan terhadap proses hukum.

Selain itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) disebut pernah mendengar informasi bahwa "tiga kepala satgas", termasuk Rossa, tidak berani memproses pemanggilan Bobby.
---

Respons KPK

KPK membantah adanya penghambatan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidikan berlangsung sesuai prosedur.

"Pemeriksaan saksi berjalan maraton. Pemanggilan seseorang dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti," kata Budi.

Ia menegaskan KPK tak dapat memanggil pejabat publik tanpa dasar hukum yang kuat.

---

Dewas KPK Akan Memeriksa

Dewan Pengawas menyatakan telah menerima laporan KAMI dan akan memprosesnya sesuai ketentuan.

Ketua Dewas, Gusrizal, mengatakan lembaganya akan memanggil pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan untuk dimintai klarifikasi.

"Kami akan melihat apakah ada indikasi pelanggaran etik," ujarnya.

---

Dampak dan Implikasi

Jika dugaan penghambatan terbukti, integritas KPK disebut terancam.

Pelapor menilai kredibilitas penyidikan bisa merosot jika figur penting seperti Bobby tidak diperlakukan setara di hadapan hukum.

Audit internal yang diminta KAMI dinilai dapat membuka ruang evaluasi terhadap prosedur penyidikan, termasuk bagaimana keputusan strategis seperti pemanggilan saksi kunci diambil.

---

Perkembangan Selanjutnya

KAMI menyatakan akan menyerahkan tambahan bukti ke Dewas.

Mereka juga meminta KPK membuka perkembangan terbaru penyidikan proyek pembangunan jalan itu secara lebih transparan.

Sementara itu, KPK belum memastikan apakah Bobby akan dipanggil dalam waktu dekat.*

(um)

KAMI Laporkan Kepala Satgas KPK ke Dewas, Dugaan Hambat Pemanggilan Bobby Nasution

Bobby Nasution Gandeng Tarekat Naqsabandiyah untuk Perkuat Gerakan Antinarkoba di Sumut

Pramuka Sumut Konsolidasi Perang Melawan Narkoba, Wabup Simalungun Hadir di Pelantikan Kwarda Baru

Waspada ISPA! Pemprov Sumut Ingatkan Masyarakat Terapkan PHBS Sekarang Juga

Bobby Nasution Cairkan Rp601 Miliar DBH Tahap III, Total Dana untuk Sumut Capai Rp3,5 Triliun!

Gubernur Bobby Nasution Apresiasi Fasilitas Autogate dan PMI Lounge di Bandara Kualanamu