Mengapa TNI dan Polri Dilibatkan di Program MBG? Ini Penjelasan Kepala BGN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
JAKARTA- Kepala Satuan Tugas Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Rossa Purbo Bekti, dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK oleh Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI).
Laporan itu menuding Rossa menghambat pemanggilan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam penyidikan dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Ketua KAMI, Yusril SK, mengatakan laporan diserahkan pada 17 November 2025.Baca Juga:
Ia menilai penyidikan berjalan timpang karena Bobby belum pernah dipanggil sebagai saksi, meski namanya disebut relevan dalam konstruksi perkara.
"Kami melihat adanya upaya menghalangi proses hukum. Prinsip equality before the law tidak boleh dilanggar," kata Yusril dalam keterangan tertulis.
---
Dugaan Penghambatan Pemanggilan Bobby
KAMI menuduh Rossa menahan langkah penyidik memeriksa Bobby.
Menurut mereka, penyidik sebelumnya mengusulkan pemanggilan orang nomor satu di Sumut itu, namun usulan tersebut tak dilanjutkan.
KAMI juga menyinggung potensi intervensi politik. Bobby diketahui merupakan menantu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
"Ada indikasi intervensi khusus yang membuat pemanggilan tak kunjung dilakukan," ujar Yusril.
Kelompok itu menilai ketidakhadiran Bobby dalam penyidikan menimbulkan tanda tanya besar tentang independensi KPK.
---
Peristiwa Tambahan Ikut Disorot
Dalam laporannya, KAMI juga menyebut insiden terbakarnya rumah seorang hakim Pengadilan Tipikor Medan yang sebelumnya meminta Bobby hadir sebagai saksi di persidangan terkait proyek yang sama.
Peristiwa itu, menurut KAMI, memperkuat dugaan adanya tekanan terhadap proses hukum.
Selain itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) disebut pernah mendengar informasi bahwa "tiga kepala satgas", termasuk Rossa, tidak berani memproses pemanggilan Bobby.
---
Respons KPK
KPK membantah adanya penghambatan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidikan berlangsung sesuai prosedur.
"Pemeriksaan saksi berjalan maraton. Pemanggilan seseorang dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti," kata Budi.
Ia menegaskan KPK tak dapat memanggil pejabat publik tanpa dasar hukum yang kuat.
---
Dewas KPK Akan Memeriksa
Dewan Pengawas menyatakan telah menerima laporan KAMI dan akan memprosesnya sesuai ketentuan.
Ketua Dewas, Gusrizal, mengatakan lembaganya akan memanggil pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan untuk dimintai klarifikasi.
"Kami akan melihat apakah ada indikasi pelanggaran etik," ujarnya.
---
Dampak dan Implikasi
Jika dugaan penghambatan terbukti, integritas KPK disebut terancam.
Pelapor menilai kredibilitas penyidikan bisa merosot jika figur penting seperti Bobby tidak diperlakukan setara di hadapan hukum.
Audit internal yang diminta KAMI dinilai dapat membuka ruang evaluasi terhadap prosedur penyidikan, termasuk bagaimana keputusan strategis seperti pemanggilan saksi kunci diambil.
---
Perkembangan Selanjutnya
KAMI menyatakan akan menyerahkan tambahan bukti ke Dewas.
Mereka juga meminta KPK membuka perkembangan terbaru penyidikan proyek pembangunan jalan itu secara lebih transparan.
Sementara itu, KPK belum memastikan apakah Bobby akan dipanggil dalam waktu dekat.*
(um)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SURABAYA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pers menyesalkan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua pria yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di Kot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) UP3 Medan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru pada Kamis, 23 Juli 2026.
PERISTIWA
MEDAN Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Medan pada 14 Juli 2026. Dalam aksi te
NASIONAL
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL