MTI Usul Transportasi Umum Gratis untuk Tekan Konsumsi BBM
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
JAKARTA- Kepala Satuan Tugas Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Rossa Purbo Bekti, dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK oleh Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI).
Laporan itu menuding Rossa menghambat pemanggilan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam penyidikan dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Ketua KAMI, Yusril SK, mengatakan laporan diserahkan pada 17 November 2025.Baca Juga:
Ia menilai penyidikan berjalan timpang karena Bobby belum pernah dipanggil sebagai saksi, meski namanya disebut relevan dalam konstruksi perkara.
"Kami melihat adanya upaya menghalangi proses hukum. Prinsip equality before the law tidak boleh dilanggar," kata Yusril dalam keterangan tertulis.
---
Dugaan Penghambatan Pemanggilan Bobby
KAMI menuduh Rossa menahan langkah penyidik memeriksa Bobby.
Menurut mereka, penyidik sebelumnya mengusulkan pemanggilan orang nomor satu di Sumut itu, namun usulan tersebut tak dilanjutkan.
KAMI juga menyinggung potensi intervensi politik. Bobby diketahui merupakan menantu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
"Ada indikasi intervensi khusus yang membuat pemanggilan tak kunjung dilakukan," ujar Yusril.
Kelompok itu menilai ketidakhadiran Bobby dalam penyidikan menimbulkan tanda tanya besar tentang independensi KPK.
---
Peristiwa Tambahan Ikut Disorot
Dalam laporannya, KAMI juga menyebut insiden terbakarnya rumah seorang hakim Pengadilan Tipikor Medan yang sebelumnya meminta Bobby hadir sebagai saksi di persidangan terkait proyek yang sama.
Peristiwa itu, menurut KAMI, memperkuat dugaan adanya tekanan terhadap proses hukum.
Selain itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) disebut pernah mendengar informasi bahwa "tiga kepala satgas", termasuk Rossa, tidak berani memproses pemanggilan Bobby.
---
Respons KPK
KPK membantah adanya penghambatan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidikan berlangsung sesuai prosedur.
"Pemeriksaan saksi berjalan maraton. Pemanggilan seseorang dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti," kata Budi.
Ia menegaskan KPK tak dapat memanggil pejabat publik tanpa dasar hukum yang kuat.
---
Dewas KPK Akan Memeriksa
Dewan Pengawas menyatakan telah menerima laporan KAMI dan akan memprosesnya sesuai ketentuan.
Ketua Dewas, Gusrizal, mengatakan lembaganya akan memanggil pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan untuk dimintai klarifikasi.
"Kami akan melihat apakah ada indikasi pelanggaran etik," ujarnya.
---
Dampak dan Implikasi
Jika dugaan penghambatan terbukti, integritas KPK disebut terancam.
Pelapor menilai kredibilitas penyidikan bisa merosot jika figur penting seperti Bobby tidak diperlakukan setara di hadapan hukum.
Audit internal yang diminta KAMI dinilai dapat membuka ruang evaluasi terhadap prosedur penyidikan, termasuk bagaimana keputusan strategis seperti pemanggilan saksi kunci diambil.
---
Perkembangan Selanjutnya
KAMI menyatakan akan menyerahkan tambahan bukti ke Dewas.
Mereka juga meminta KPK membuka perkembangan terbaru penyidikan proyek pembangunan jalan itu secara lebih transparan.
Sementara itu, KPK belum memastikan apakah Bobby akan dipanggil dalam waktu dekat.*
(um)
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan minat investor global terhadap Indonesia masih terjaga kuat, terutama pada sekt
EKONOMI
MANOKWARI Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus II SMK Kehutanan Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi membuka rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tahun 2026 pada Rabu, 15 April 2026. Seleksi taha
NASIONAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2026 dengan laba bersih mencapai Rp1,1 triliun.
EKONOMI
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah tiga lokasi terkait dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Sung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke10 dan ke12 Jusuf Kalla
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Redi Mawardi alias Redi (39), terdakwa ka
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi program beasiswa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi A
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat seka
PEMERINTAHAN