Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita kendaraan roda empat dan roda dua dalam penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan/wajib pajak tahun 2016–2020.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa kendaraan yang disita terdiri dari satu mobil Toyota Alphard dan dua motor gede (moge).
"Selain dokumen, ada kendaraan roda empat dan roda dua yang disita," kata Anang, Selasa (25/11).Baca Juga:
Penggeledahan dilakukan pada Minggu (23/11) di lebih dari lima lokasi di Jabodetabek.
Namun, Anang enggan merinci lokasi penggeledahan maupun asal kendaraan yang disita.
Saat ini, kendaraan tersebut diamankan di tempat khusus oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
"Apakah ada penyitaan lain? Saya yakin akan ada. Kita tunggu tim penyidik bergerak untuk mendapatkan bukti-bukti yang lebih kuat," ujarnya.
Selain itu, Kejagung telah mencegah lima orang untuk bepergian ke luar negeri berdasarkan kasus yang sama.
Lima orang tersebut berinisial KD, BNDP, HBP, KL, dan VRH.
Larangan perjalanan berlaku mulai 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026.
"Alasan: korupsi," tulis dokumen dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
Kasus ini terkait dugaan oknum pegawai pajak di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan yang memanipulasi kewajiban pembayaran pajak perusahaan.
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL