Rocky Pasaribu: Pencabutan Izin TPL Momentum Perlindungan Hak Masyarakat Adat
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dugaan penggelapan aset senilai Rp600 miliar yang dituduhkan kepada penyidiknya tidak berdasar.
Lembaga antirasuah itu justru menduga ada pihak yang memalsukan dokumen berita acara penyitaan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan temuan tersebut muncul setelah pihaknya menelusuri laporan yang diajukan Linda Susanti ke Bareskrim Polri.Baca Juga:
Linda saksi dalam perkara Hasbi menuduh penyidik KPK menggelapkan sejumlah aset berupa emas, uang dalam bentuk dolar Singapura, hingga sertifikat tanah.
"Kami perlu jelaskan bahwa dalam perkara HH ini, KPK melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen. Dari berita acara penyitaan tersebut, diduga ada yang dipalsukan oleh oknum-oknum tertentu," kata Budi, Sabtu, 29 November.
Ia menjelaskan perubahan mencolok terjadi pada satu baris dokumen yang semula berisi keterangan penyitaan dokumen, lalu diubah menjadi penyitaan safe deposit box yang kemudian diklaim berisi aset Linda.
"Berita acara penyitaan yang asli kami miliki. Sementara dokumen yang beredar itu diduga telah dihapus satu barisnya dan diganti dengan keterangan lain," ujar Budi.
Belum Ada Laporan Resmi dari Bareskrim
Budi menegaskan hingga kini KPK belum menerima pemberitahuan resmi dari Bareskrim mengenai laporan terhadap penyidik mereka.
Namun, ia mengatakan lembaganya memantau perkembangan isu ini karena menyangkut pemalsuan dokumen yang dapat menyesatkan publik.
"Kami mendapatkan informasi ada modus dugaan penipuan menggunakan dokumen yang dipalsukan. Ini menjadi concern kami," tegasnya.
Pelapor Ultimatum DPR
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai pemerintah daerah kategori utama atas keberhasilannya
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL
